Sinergi DP3AKB dan Pemerintah Kota Jayapura: Perkuat Lembaga Pemberdayaan Perempuan hingga Tingkat Kampung

tvpapua.com, Jayapura, 15/09

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) secara resmi membuka kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Acara yang mengusung tema “Sinergi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Mewujudkan Perempuan Berdaya, Mandiri, dan Sejahtera di Kota Jayapura” ini diselenggarakan di Hotel Maxone, Distrik Jayapura Utara, pada Selasa (15/9/26).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari. Langkah ini menjadi bukti konkret pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menyelaraskan program kerja, serta memastikan setiap lembaga layanan memiliki standar pelayanan yang merata, baik di wilayah Tobati, Enggros, Kayu Pulo, Kayu Batu, maupun kampung-kampung lainnya di Kota Jayapura.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakannya, dr. Ni Nyoman Sri Antari menekankan bahwa kesenjangan gender dan keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya masih menjadi tantangan nyata di Kota Jayapura. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dinilai sangat vital sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Perempuan yang berdaya adalah kunci keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat adalah fondasi utama bagi kota yang maju. Pemerintah daerah pun berkomitmen penuh untuk terus mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-haknya, serta jaminan kesetaraan dalam pembangunan.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.A.P., menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari Pengurus Ikatan Perempuan Adat dari 14 kampung, organisasi perempuan pemerintah, serta organisasi perempuan penerima dana hibah dari Wali Kota Jayapura. Pada pelaksanaan kali ini, fokus utama diarahkan pada penguatan bidang ekonomi perempuan dan pendampingan bagi organisasi penerima dana hibah agar mampu mengelola bantuan dengan akuntabel dan berdampak nyata.

Betty Puy juga menyoroti pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas di setiap lembaga. Melalui bekal tersebut, pengurus kelembagaan seperti Ikatan Perempuan Adat diharapkan tidak sekadar menerima dana dari pemerintah kampung, melainkan mampu mengeksekusinya menjadi program ekonomi yang menyentuh perempuan-perempuan hebat di bawah, termasuk para janda di tingkat kampung.

Ia mengakui bahwa membangun pemahaman gender dan mengikis konstruksi budaya yang menomorduakan perempuan bukanlah pekerjaan instan, melainkan tugas rutin yang wajib terus dijalankan secara konsisten setiap tahun demi mendorong ruang gerak yang adil bagi perempuan di Kota Jayapura. (QB)