Rapat Paripurna Perubahan APBD Kabupaten Puncak 2026 Digelar di Jayapura

tvpapua.com, Jayapura, 14/09

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Sidang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Agenda penting ini dilaksanakan di Hotel Horizon, Padang Bulan, Kota Jayapura, dengan dihadiri langsung oleh jajaran eksekutif, legislatif, serta unsur Forkopimda, Senin (14/9/26).

Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, S.IP, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengalihan lokasi sidang ke luar wilayah Kabupaten Puncak terpaksa dilakukan karena kondisi infrastruktur pemerintahan yang belum memadai. Sebagian Kantor DPRK Puncak mengalami kerusakan parah dan hangus terbakar akibat aksi pembakaran oleh oknum tidak bertanggung jawab saat terjadi gejolak pembagian dana desa beberapa waktu lalu.

Selain itu, Thomas mengungkapkan bahwa sedianya sidang akan dialihkan ke Mimika sebagai kota terdekat. Namun, dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Timika yang saat ini kurang kondusif akibat konflik horizontal atau perang suku yang masih berlangsung, maka disepakati Jayapura sebagai lokasi yang paling aman demi kelancaran agenda daerah.

Di tempat yang sama, Bupati Puncak, Elvis Tabuni, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan yang tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah berbagai keterbatasan.

Bupati menegaskan bahwa Sidang Paripurna APBD Perubahan 2026 ini memiliki arti yang sangat krusial bagi keberlangsungan pelayanan publik.

Menurut Bupati Elvis Tabuni, arah kebijakan anggaran dalam perubahan kali ini akan difokuskan pada pemulihan kondisi daerah yang sedang menghadapi tantangan berat, baik akibat bencana alam maupun bencana sosial. Krisis kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Puncak telah berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih, pemenuhan pangan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi warga.

Di sisi lain, maraknya gangguan keamanan dan perusakan fasilitas pemerintah yang terjadi belakangan ini turut menghambat roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak berkomitmen melakukan penyesuaian kebijakan dan prioritas belanja secara lebih terukur.

Prioritas utama anggaran akan diarahkan langsung untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, memulihkan fasilitas publik yang rusak, menangani dampak bencana, serta memperkuat ketahanan wilayah demi kesejahteraan masyarakat Puncak. (QB)