Menko AHY Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah di Papua, Satukan Visi Percepatan Infrastruktur

tvpapua.com, Jayapura, 18/09

JAYAPURA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah di Tanah Papua.

Rapat akbar tersebut digelar di lantai 9 Kantor Gubernur Papua pada Jumat (18/9/26), dengan dihadiri oleh jajaran Wakil Menteri Kemendagri, Ibu Diana (Wamen PU), para kepala daerah dari 6 provinsi baru di Papua, serta puluhan bupati dan wali kota dari 42 kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua.

Dalam pernyataan resminya di hadapan awak media setelah rakor selesai, Menko AHY menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kehadiran hampir seluruh elemen pimpinan daerah di Tanah Papua.

“Hari ini, esensinya adalah sama-sama kita menyatukan visi, misi, dan juga langkah nyata untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Papua,” ujar Menko AHY. “Baik antar-provinsi, kabupaten/kota, distrik, hingga antar-kampung agar semakin baik ke depan.”

AHY menggarisbawahi bahwa tantangan utama pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini berkaitan erat dengan kondisi geografis yang ekstrem. Pemerintah pusat pun berkomitmen penuh untuk mengatasi isolasi wilayah dengan menembus akses jalan darat, termasuk mempercepat penyelesaian dan pengaspalan jalur Trans-Papua agar dapat terintegrasi secara utuh.

Tidak hanya berfokus pada jalur darat, peningkatan konektivitas di sektor udara melalui penerbangan perintis serta optimalisasi fungsi pelabuhan laut juga menjadi prioritas bahasan demi menekan tingginya biaya logistik masyarakat.

Di samping konektivitas makro, AHY menekankan pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat guna mendongkrak kualitas hidup. Program pemenuhan air bersih yang vital, perumahan layak huni, sanitasi, sistem drainase, hingga jaringan listrik desa terus digenjot pembangunannya.

Ia juga menyatakan sektor pendidikan dan kesehatan adalah tiang utama pembangunan. Hal ini dibuktikan melalui program Sekolah Rakyat, revitalisasi gedung sekolah, serta penguatan fasilitas Puskesmas bagi masyarakat adat Papua.

Menko AHY turut memberikan direktif tegas terkait penataan ruang wilayah agar tidak memicu tumpang tindih lahan adat (tanah ulayat) yang kerap menghambat berjalannya proyek pembangunan. Status lahan harus clear dan aman agar eksekusi fisik di lapangan tidak terhenti di tengah jalan.

“Kita ingin mengejar ketinggalan dari daerah lain dengan menumbuhkan ekonomi yang tinggi namun tetap berkeadilan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli,” tuturnya. “Pada akhirnya kita ingin memuliakan tanah Papua tanpa merusak lingkungan. Sumber daya alam di sini melimpah, tetapi harus dimaksimalkan demi kesejahteraan rakyat, bukan dieksploitasi dengan merusak.”

Mengakhiri keterangannya, AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berada dalam satu tim yang sama. “Kita tidak sedang mencari siapa yang benar atau salah. Masukan positif dan kritik konstruktif kita tampung, mari bersama-sama fokus mencari jalan keluar dan memperbaikinya,” tutup AHY. (QB)