Distrik Namblong Usulkan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaring Lumpur di Musrenbang

tvpapua.com, Jayapura, 04/03

Sentani – Distrik Namblong usulkan pembangunan jaringan air bersih dan jaring lumpur pada Musrenbang Distrik Wilayah Pembangunan III di Sentani, Kabupaten Jayapura 

Kepala Distrik Namblong Yohan Hokoyoku mengatakan, program kerja ini sudah berulang kali disetiap Musrenbang, tetapi minim perhatian bahkan tidak dilaksanakan. Sementara kebutuhan mendasar masyarakat di Kampung adalah ketersediaan air bersih.

“Jaring lumpur menjadi bagian yang penting dalam pengusulan kali ini, sebab yang lalu, kita distrik namblong sebagai penyuplai beras terbesar keluar daerah di Papua,” ujar Yohan di Sentani, Jumat (3/3/2023). 

Hokoyoku juga menjelaskan bahwa sarana air bersih dan jaring lumpur merupakan pekerjaan satu paket yang diusahakan dalam tahun ini. Dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan para petani dengan lahan pertanian di sejumlah Kampung di Distrik Namblong, hingga saat ini persawahan petani tertimbun dengan lumpur. 

“Pekerjaan satu paket ini akan dikolaborasikan dengan dinas teknis. Para kelompok tani akan diaktifkan kembali untuk membersihkan petak sawah yang mereka miliki sambil proses pemasangan jaringan air bersih dikerjakan,” jelas Hokoyoku. 

Untuk jaringan air bersih, katanya, setiap Kampung diminta untuk mengalokasikan anggaran dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 50 juta rupiah, ada 8 kampung maka dana yang terkumpul sebesar 400 juta rupiah. Dikerjakan  bersama Dinas terkait, dimana Kampung yang menyiapkan anggaran nya dan fasilitas penunjang seperti pipa dan tenaga pemasangan.

 “Dinas terkait yang punya kegiatan pengadaan bersih dapat berkolaborasi dengan kampung sehingga kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi, selain jaringan air bersih disetiap rumah dan fasilitas umum. Petak-petak sawah juga dibutuhkan adanya aliran air agar petani bisa mengerjakan sawah mereka dengan baik,” ucapnya.

Menurutnya, pusat air bersih berada di Kampung Klaisu dan hal-hal teknis seperti ijin pemilik hak ulayat dan biaya kompensasi sudah di koordinasikan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi perhatian serius kami di Distrik,banyak usulan di Musrenbang yang lalu tetapi tidak semua dilakukan karena keterbatasan anggaran dan kepentingan lain sebagainya. Kita putuskan air bersih dan jaring lumpur menjadi fokus kami. 

“Ketika air bisa soal di petak sawah maka petani akan bersukacita untuk kembali menggarap sawah, ekonomi masyarakat tentunya akan meningkat. Jaringan air bersih tersedia di rumah-rumah warga maka potensi sakit penyakit akan menurun. Dan masyarakat pastinya akan mengembangkan usaha – usaha lainnya di setiap kelompok usaha bersama di kampung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, catatan khusus kepada Dinas teknik sudah kami sampaikan. Bahwa pengusulan kepentingan mendasar seperti jaringan air bersih wajib diperhatikan dengan baik. 

“Dalam catatan kami juga, disejumlah kampung untuk program sarana air bersih sudah dilaksanakan. Tetapi ada juga sebagian yang belum mendapat bagian pembangunan jaringan air bersih, apalagi yang terdampak banjir bandang 2019 lalu, ada sebagian besar kampung yang mengalami kerusakan jaringan air bersih,” ujar Horota. (YE)