OJK Papua Dorong Penguatan Ekosistem Keuangan di Kampung Nelayan Merah Putih

Spread the love

tvpapua.com, Jayapura, 30/09

​JAYAPURA — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menggelar kegiatan “Bincang Bareng Media” di Djoeragan Dapur Resto and Cafe, Bawah Jembatan Merah Holtekamp, Kota Jayapura, Rabu (30/9/2026).

Acara ini diselenggarakan sebagai wadah diseminasi kinerja industri jasa keuangan, penyampaian kebijakan strategis, sekaligus ajang silaturahmi bersama insan pers di Papua.

Kepala OJK Provinsi Papua, Fatwa Aulia, menjelaskan bahwa OJK Papua tahun ini berupaya mensinergikan program pemberdayaan dengan program pemerintah pusat, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Langkah ini diambil untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan di sektor kelautan yang potensinya sangat besar, namun kontribusinya masih belum optimal.

“Desa binaan kami itu beda-beda. Kalau tahun lalu itu di Desa Sabron Sari, terus tahun sebelumnya itu di Holtekamp. Dan tahun ini kami coba sinergikan dengan program pemerintah Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP,” ujar Fatwa.

Fatwa menyoroti beberapa kendala utama di lapangan, seperti faktor cuaca, keterbatasan cold storage, dan infrastruktur dermaga yang memadai.

“Potensi laut ini sangat luar biasa. Tapi beberapa kendala tentunya yang perlu kita cari solusi bersama. Masing-masing pihak itu ingin turut andil,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa cold storage dan dermaga untuk kapal berkapasitas besar menjadi kunci utama dalam industri pengolahan perikanan.

Sebagai langkah nyata, OJK Papua tengah menyiapkan pilot project ekosistem keuangan sektor kelautan yang akan dimulai di Biak. Selain itu, OJK Papua menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI), BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, dan Bank Papua untuk mengedukasi masyarakat nelayan secara langsung.

Hasilnya, antusiasme warga untuk berinvestasi di instrumen berizin mulai dari Rp1 juta serta kesadaran akan perlindungan asuransi dan investasi emas meningkat pesat.

OJK menegaskan prinsip mitigasi risiko tetap diterapkan agar tidak terjadi kredit macet, sementara masyarakat yang belum bankable akan diarahkan ke lembaga keuangan yang sesuai. Monitoring dan evaluasi berjenjang (pra-inkubasi, inkubasi, hingga pasca-inkubasi) akan terus dilakukan hingga akhir tahun.

​”Tujuannya supaya masyarakat nelayan itu bisa sejahtera, bisa terinklusi, terliterasi, dan tentunya nanti bisa meningkatkan pendapatan baik sisi nelayan maupun dari sisi pendapatan asli daerah itu sendiri,” pungkas Fatwa. (QB)