Penyelenggara Pilkada Diminta Disiplin Protokol Kesehatan

tvpapua.com, Jayapura, 21/09
JAYAPURA – Dalam mensukseskan pelaksaan Pilkada serentak 2020 aman dari Covid-19, 11 Kabupaten penyelenggara diminta segera membuat dan menetapkan peraturan Bupati tentang penegakan hukum dan disiplin Protokol kesehatan.
Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad kepada wartawan, di Jayapura beberapa waktu lalu.
“Kita telah melaksanakan Rakor dengan Forkopimda dengan Bupati pada 11 Kabupaten yang menyelenggarakam Pilkada 2020,” katanya.
Beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam pertemuan ini adalah, meminta agar Bupati pada daerah penyelenggara Pilkada untuk segera membuat peraturan terkait penegakan hukum dan disiplin Protokol kesehatan didalam Pilkada.
“Sudah ada petunjuk dari Jakarta bahwa semua provinsi maupun kabupaten/kota harus membuat peraturan gubernur atau bupati/walikota terkait penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan didalam rangka penanggulan Covid-19,” ucapnya.
Pada kenyataanya baru dua kabupaten dan satu kota di Papua yang telah membuat peraturan tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak.
“Berarti masih ada 26 kabupaten yang belum membuat Perda, oleh karena itu Rakor hari ini kita menegaskan, khusus kepada bupati penyelenggara Pilkada dan bupati segera menyusun dan memberlakukan Peraturan tersebut,” ujarnya.
Bagi Kabupaten penyelenggara tentunya harus memasukan draft khusus tentang bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada.
“Jadi kita minta khusus tentang itu, termasuk sanksi. Jadi sanksi harus diatur seperti Kota Jayapura sudah mengatur bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ada sanksinya begitu juga jika ada kerumuman yang tidak memenuhi protokol kesehatan akan diberi sanksi,” tuturnya.
Diharapkan hal ini segera diselesaikan pada tanggal 23 September 2020 sehingga pada saat penetapan yang merupakan tahapan krusial sudah ada instrument hukum.
“Dalam Rakor ini, kita minta kepada semua penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu termasuk Pemprov dan kabupaten/kota untuk terus berkoordinasi,” pintanya.
Walaupun dalam PKPU telah diatur tentang batasan dan tahapan Pilkada mulai dari penetapan sampai masa kampanye baik kampanye umum dan terbatas termasuk debat, tetap Protokol kesehatan harus dijalani.
“Kita mau pelaksanaan Pilkada berjalan sukses dan aman, kita berharap pemerintah bertanggungjawab membantu KPU memastikan semua kontestan atau Paslon mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.
“Selain itu semua kabupaten/kota segera melakukan Rakor dan melaporkan kepada provinsi, agar informasi dapat sampai pada semua komponen masyarakat, dan hasil Rakor nanti akan dilaporkan ke Jakarta,” tambahnya lagi. (QB)
- Sep, 21, 2020
- Author: Mario
- Categories: Berita, Kerja Sama Pemrov Papua
- No Comments.
News
- Peduli Korban Bencana NTT, Peserta CdM Meeting II Gelar Aksi “eba mokai” 10 April 2021
- Yunus Wonda : Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON XX 10 April 2021
- Gubernur Resmi Buka CdM Meeting II PON XX Papua 8 April 2021
- CdM Meeting II PON XX Papua Tahun 2021 Akhirnya Digelar 7 April 2021
- Mendagri Beri Teguran Keras Kepada Gubernur Papua 7 April 2021
- Gubernur Papua Harapkan Pelaksanaan PON Berjalan Sukses 7 April 2021
- Yunus Wonda : Keamanan PON Merupakan Tanggungjawab Bersama 7 April 2021
- Wagub Lantik Bupati dan Wakil Bupati Waropen, Bupati Nduga, Bupati Boven Digoel 16 Maret 2021
- Gubernur Papua Terima Buku RDP Otsus Dari MRP 16 Maret 2021
- Wakil Gubernur Klemen Tinal Resmi Melantik Sekda Papua Dance Yulian Flassy 15 Maret 2021
TABLOIDJUBI.COM
- Menteri LHK sebut expansi sawit di Papua dan Papua Barat atas usul dua gubernur 17 April 2021 Admin Jubi
- Polisi tangkap pelaku pembunuh bocah lima tahun di Merauke 17 April 2021 Ans K
- Rusia usir 10 diplomat Amerika usai dapat sanksi 17 April 2021 tempo.co
- Anggota parlemen Kanada ini tepergok telanjang saat rapat daring 17 April 2021 Admin Jubi
- Raul Castro serahkan partai komunis Kuba ke generasi muda 17 April 2021 tempo.co
- Pekerja hotel diminta bawa orangtua saat vaksinasi 17 April 2021 Ramah
- New normal, okupansi hotel di Kota Jayapura naik 30 persen 17 April 2021 Ramah
- Pemkot Jayapura minta tarif kamar hotel tidak naik saat PON Papua 17 April 2021 Ramah
- Ini rencana distribusi akomodasi atlet dan ofisial PON di Kota Jayapura 17 April 2021 Ramah
- Suvenir khas dari kulit kayu untuk PON XX Papua 17 April 2021 Theo Kelen