Menuju Smart City, Wakil Wali Kota Jayapura Minta Seluruh Data OPD Terintegrasi di e-WaliData
tvpapua.com, Jayapura, 13/11
JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus mematangkan penerapan tata kelola data terpadu guna mendukung terwujudnya konsep Smart City.
Melalui kegiatan Sosialisasi e-WaliData dan Penyusunan Metadata Kegiatan, Pemkot Jayapura menegaskan komitmennya untuk mengakhiri perbedaan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menerapkan sistem satu pintu.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., menyebut persoalan data selama ini menjadi “penyakit” dalam tata kelola pemerintahan karena masih berjalan sendiri-sendiri di tiap instansi meski regulasinya sudah tersedia.
“Penyakit kita selama ini yang belum pernah diobati adalah masalah data. Sudah ada Perpres, Permendagri, hingga Peraturan Wali Kota, tetapi belum kita laksanakan secara terpadu. Masing-masing OPD punya aplikasi sendiri, belum masuk dalam satu pintu e-WaliData,” ujar Rustan Saru saat membuka kegiatan sosialisasi di Jayapura, Jumat (13/11/2026).
Rustan menganalogikan sistem e-WaliData sebagai sebuah lemari penyimpanan dokumen, sementara metadata adalah label yang menjelaskan identitas data tersebut, mulai dari nama data, sumber, hingga waktu pembuatannya. Keseluruhan sistem ini nantinya menjadi fondasi bagi rumah besar Smart City yang mencakup aspek smart governance, smart living, smart people, smart economy, hingga smart mobility.
Menurutnya, keseragaman dan keakuratan data sangat krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan kepala daerah, termasuk dalam penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD tahunan. Ia mencontohkan, perbedaan angka kemiskinan, kependudukan, atau stunting antara BPS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil dapat membuat arah pembangunan meleset.
“Jangan ada lagi data yang disembunyikan atau disimpan masing-masing. Semua harus masuk satu pintu dan terus diperbarui, jangan memakai data kedaluwarsa. Saya minta Dinas Kominfo sebagai motor penggerak menyiapkan petugas terlatih dan layanan call center untuk pendampingan, agar pada 2027 seluruh integrasi data OPD ini sudah tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura, Dionisius Deda, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman teknis bagi 43 OPD di lingkungan Pemkot Jayapura yang bertindak sebagai Produsen Data.
Dalam ekosistem Satu Data Indonesia di tingkat daerah, terdapat tiga instansi pengampu utama yang saling bersinergi:
- Dinas Kominfo berperan sebagai WaliData yang mengelola sistem aplikasi dan integrasi data.
- Bappeda bertindak sebagai Koordinator yang menyelaraskan data dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai Pembina Data untuk menjaga kualitas, kebenaran, dan standar statistik data.
“Alurnya dimulai dari proses perencanaan dan dokumen DPA hingga menjadi data sektoral di e-WaliData. Di akhir tahun, WaliData, Pembina Data, dan Produsen Data akan melakukan verifikasi bersama agar data dukung yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi cerminan capaian kinerja kepala daerah,” jelas Dionisius.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Kegiatan sekaligus Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Jayapura, Siti Magrifah, S.H., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan amanat dari sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data.
Melalui kegiatan ini, para operator di seluruh OPD diharapkan memiliki acuan teknis yang seragam dalam mengoperasikan aplikasi serta menyusun rancangan metadata statistik sektoral agar data yang diproduksi memiliki struktur yang jelas dan bebas dari duplikasi. (QB)