Gubernur Matius Fakhiri Buka Musrenbang RPJMD Papua 2025-2029, Tekankan Sinkronisasi dan Transparansi

tvpapua.com, Jayapura, 05/03

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (5/3/2026) ini, dibuka langsung oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Forum strategis ini bertujuan merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua untuk lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wahana krusial untuk konsolidasi visi dan sinkronisasi kebijakan. Ia mengingatkan jajarannya agar perencanaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif.

“Musrenbang bukanlah sekadar tahapan formalitas dalam siklus perencanaan daerah. Ini adalah kompas agar pembangunan Papua berjalan terukur, efektif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Fakhiri.

Ia juga menyoroti bahwa kekuatan Papua tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada modal sosial. “Papua memiliki kekuatan pada keberagaman budaya, kohesi sosial, serta kualitas generasi muda. Modal inilah yang harus dikelola dengan baik dalam perencanaan yang kita susun,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyapa para undangan. Ia secara khusus melakukan “absen” terhadap para kepala daerah untuk menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam perencanaan wilayah.

Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Jayapura dan Bupati Sarmi yang hadir langsung di lokasi. “Para Bupati harus tahu betapa pentingnya Musrenbang ini. Terima kasih Bupati Jayapura dan Bupati Sarmi sudah hadir,” ucap Gubernur.

Namun, ia juga memberikan catatan bagi daerah yang hanya mengikuti via daring atau diwakili, seperti Kabupaten Waropen (via Zoom), serta Biak Numfor dan Supiori, Keerom yang diwakili oleh Wakil Bupati.

Wamendagri Dorong Tata Kelola Berbasis Digital

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk. Dalam arahannya, Ribka menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang selaras dengan semangat “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyoroti penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen vital transparansi. “Dengan SIPD, siapa saja bisa memantau. Ini adalah bentuk transparansi agar tidak ada lagi penyimpangan anggaran. Di era kepemimpinan Bapak Prabowo, transformasi pelayanan publik harus semakin kritis dan terukur,” ujar Wamendagri.

Selain transparansi, sinergi antarlembaga menjadi kunci utama, terutama dalam optimalisasi program Otonomi Khusus (Otsus). Kerja sama lintas sektor diharapkan menciptakan sistem yang terintegrasi (interoperabilitas) untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta mitra pembangunan termasuk program SKALA yang turut mendukung perencanaan inklusif di Provinsi Papua. (QB)