BI Gelar Diseminasi Riset Perekonomian Dan Laporan Perekonomian Provinsi Papua

tvpapua.com, Jayapura, 14/03

JAYAPURA –  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua melaksanakan Seminar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) serta hasil Kajian dengan Tema “Papua Tahun 2024 : Menghadapi Tantangan dengan Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru” yang dilaksanakan di Ballroom Lt.3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (7/3), Pekan lalu

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, bahwa Perkembangan perekonomian Papua tumbuh kuat, hal ini didorong oleh sektor pertambangan, pada sisi lapangan usaha dan konsumsi rumah tangga dan pada sisi permintaan. 

“Secara keseluruhan tahun 2023, PDRB wilayah Papua tumbuh 5, 22% (yoy), lebih rendah dari 2022 sebesar 8,97 % (yoy), ” ujarnya.

Dijelaskan, pertumbuhan PDRB sektoral di Papua tahun 2023 untuk pertambangan dan penggalian sebesar 6,72 persen, konstruksi 3,60 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,28 persen.

Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil 5,97 persen, administrasi pemerintahan, pertanahan sebesar 1,91 persen, Informasi dan komunikasi 2,85 persen, transportasi dan pergudangan 9,78 persen, real estate 4,73 perse, industri pengelolaan 1,21 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 3,28 persen.

Sementara untuk Jasa keuangan dan asuransi 12,37 persen, jasa perusahaan 6,88 persen, jasa lainnya 4,18 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 3,18 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan sebagainya 0,04 persen dan pengadaan listrik, gas dan produksi es 3,86 persen.

“Untuk PDRB Pemerintaa Papua tahun 2023 untuk konsumsi rumah tangga sebesar 4,38 persen, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga 6,51 persen, konsumsi pemerintah 3,52 persen, PMTB sebesar 3,08 persen, ekspor LN 2,30 persen dan impor LN -1,84 persen,” jelasnya. 

Sementara untuk stabilitas inflasi mendukung perekonomian yang berkelanjutan, tercatat bahwa inflasi Papua terkendali sepanjang tahun 2023.

Dimana upaya perbaikan perlu dikuatkan dan dilakukan berkelanjutan untuk mastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mensejahterakan masyarakat.

“Berdasarkan data dari BPS perkembangan inflasi gabungan kota IHK di wilayah kerja BI Papua dibandingkan  dengan Nasional secara (yoy) untuk inflasi Papua ditahun 2023 sebesar 2,66 persen, sementara 2,61 persen,” ujarnya.

Inflasi diwilayah kerja Kantor Perwakilan BI Papua sampai dengan Februari 2024 yaitu, Kota Jayapura -0,73%mtm, 2,02%yoy, -0,72%ytd, Kab. Nabire -1,48%mtm, 4,08%yoy,-1,58ytd, Kab. Mimika -1,01%mtm, 3,54%yoy, -0,32%ytd.

Di wilayah Kab. Jayawijaya -0,49%mtm, 2,87%yoy, 0,51%ytd dan Kab. Merauke 0,08%mtm, 4,61%yoy, 0,65%ytd yang artinya untuk inflasi yang perlu diperhatikan inflasinya adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

“Untuk stabilitas sistem keuangan terjaga, dimana pada triwulan IV 2023, DPK (Dana Pihak Ketiga) mencapai Rp 49,92 triliun, dan tumbuh sebesar 2,28 persen (yoy) dan dari sisi kredit yang disalurkan sebesar Rp 41,50 triliun, tumbuh 6,01 persen (yoy). Kredit UMKM di Papua tercatat sebesar 31,25 persen dari total kredit,”.

“Sementara untuk perbaikan LAR dan NPL menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian di Papua,” tambahnya. (***)