Pemerintah Daerah Diminta Segera Cairkan NPHD

tvpapua.com, Jayapura, 10/07

JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.

“Pencairan itu dilakukan guna kelancaran para penyelenggara Pilkada dalam menyelenggarakan setiap tahapannya, semua proses butuh anggaran, oleh karena itu anggaran ini harus segera dipenuhi, terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHD-nya segera cairkan,’ pintanya.

Mendagri menjelaskan untuk pencairan anggaran telah diberi kelonggaran waktu hingga 15 Juli 2020, maka itu diharapkan pencairan dilakukan secepatnya. Untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Tanggal 15 Juli tinggal beberapa hari lagi, jadi saya minta kalau bisa Senin sudah mencapai 100 persen,” katanya dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua, yang berlangsung di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07).

Terkait pencairan NPHD di Provinsi Papua, dalam catatan Kemendagri, Kabupaten Keerom baru mencairkan NPHD KPUD-nya, 32,50 persen, Sementara pencairan NPHD Bawaslu untuk Kabupaten Yalimo baru 44 persen dan NPHD aparat keamanan masih 0 persen.

Kabupaten Supiori, pencairan NPHD KPUD 73,33 persen, Bawaslu 87,50 persen, dan aparat keamanan 57,14 persen. Untuk Kabupaten Nabire, pencairan NPHD KPUD 43,24 persen, Bawaslu 50,00 persen, dan aparat keamanan 50,00 persen.

Sementara itu di Kabupaten Waropen, pencairan NPHD KPUD 40,00 persen, Bawaslu 56,00 persen, dan aparat keamanan 0 persen. Mendagri juga menyayangkan daerah yang belum mencairkan NPHD-nya padahal memiliki ruang fiskal yang cukup.

“Kabupaten Yalimo ini agak berat tapi KPU-nya sudah 99,73 persen, Bawaslunya 45 persen, aparat kemanan masih nol,” ujarnya.

“Kabupaten Supiori dan Boven Digoel juga lumayan tinggi, sementara yang sudah oke Merauke, Supiori, Nabire, dan Keerom, Kabupaten Waropen agak memprihatinkan, saya minta tolong segera dipenuhi secepat mungkin, saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire, Mamberamo Raya,” ujarnya lagi.

Hingga saat ini, total NPHD di Provinsi Papua yang sudah dicairkan sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD. (QB)