Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Minta Agar Protokol Kesehatan Dipatuhi

Mendagri Tito Karnavian/ Istimewa

tvpapua.com, Jayapura, 10/07

JAYAPURA – Jelang Pilkada Serentak yang akan dihelat pada tanggal 9 Desember 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan evaluasi persiapan pilkada di Papua baik itu sosialisasi protokol kesehatan sampai dana NPHD.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan masyarakat Indonesia khususnya Papua sudah harus belajar beradaptasi dalam semua sektor kehidupan dengan situasi seperti ini, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Jadi untuk kembali ke kehidupan normal, ya sosialisasi protokol kesehatan harus terus dijalankan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07).

Masyarakat harus menyadari bahwa pandemi Covid-19 selain menyerang kehidupan sosial masyarakat, ekonomi juga sirkulasi politik khususnya Indonesia menjelang Pilkada serentak tahun ini.

Hal yang menjadi perhatian utama ialah mengikuti protokol kesehatan dari pihak penyelenggara, pengawas pada saat melakukan pemungutan suara nantinya.

“Pihak penyelenggara pada saat pemilihan nanti wajib menyediakan tempat untuk mencuci tangan, sabun juga hand sanitizer. Sementara untuk para pemilih harus membawa hand sanitizer, pakai masker,” terangnya.

Mendagri menjelaskan dalam Pilkada serentak di new normal ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi antara lain, tidak boleh lagi adanya kerumunan sosial, pengumpulan massa, konvoi, kampanye hanya dimaksimalkan sebanyak 50 orang dengan menjaga jarak.

“Kerumunan sosial tidak boleh terjadi, kerumunan massa. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, No. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual,” jelasnya.

Dengan aturan ini, diharapkan muncul ide atau gagasan baru para calon peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menggelar kampanye saat pandemi Covid-19.

“Aturan ini harus ditaati. Silahkan menggunakan gagasan atau ide-ide yang baik, yang penting taati protokol kesehatan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti dana NPHD agar segera dicairkan. Kemendagri mencatat hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.

“Saya minta semua segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat hampir semua bisa memenuhi, Asmat, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire dan Mamberamo Raya. Kalau bisa dibayarkan atau transfer kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu, agar memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan. Bahkan ini dibayar semua masih aman, Bovel Digul masih aman, Merauke masih aman,” tandasnya. (QB)

%d blogger menyukai ini: