Kepala BKKBN: Kami Siap Lakukan Perubahan Jika Istilah KB Berkonotasi Negatif

tvpapua.com, Jayapura, 20/11

JAYAPURA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), mengatakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Papua janganlah dipersepsikan dengan kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak.

Jika di Papua istilah KB berkonotasi negatif, maka pihaknya siap mengubah dengan nama yang lain seperti Keluarga Sehat atau Keluarga Sejahtera.

“Kami ingin membuat re-branding guna menegaskan bahwa untuk Papua, kami sama sekali tak batasi jumlah anak dalam keluarga. Kami sangat mengerti bahwa Papua tanahnya sangat luas dan penduduknya masih sangat sedikit,” kata Hasto, Senin (18/11).

Untuk itu Ia ingin agar Pemerintah Provinsi Papua Bersinergi dengan BKKBN melalui instansi teknis, yakni Bappeda membuat grand desain pembangunan kependudukan dan keluarga berbasis kearifan lokal di Papua.

Hal itu guna mengetahui pola populasi di setiap wilayah di Papua sekaligus menghindari penyeragaman program KB di seluruh Indonesia yang menganut prinsip one size for all.

“Tahun 2020 kita akan lakukan pendataan keluarga melibatkan kader-kader di desa dan kecamatan. Kami ingin me-maping data  untuk menopang grand desain pembangunan keluarga. Hal ini sebagai upaya kami untuk kesejahteraan keluarga di Papua,” ujar Hasto

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP.M.Si. memberikan apresiasi terhadap Komitmen dan kebijakan baru yang dilakukan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) bagi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana berbasis kearifan lokal di Provinsi Papua

“Rekonstruksi kebijakan yang sentralistik kepada kekhususan lokal Papua seperti ini yang yang sangat kami harapkan. Seperti diketahui jumlah penduduk Orang Asli Papua sangat sedikit sedangkan wilayah Papua sangat luas, tiga kali pulau Jawa. Atas nama Gubernur, kami sangat mengapresiasi kebijakan Pak Kepala BKKBN ini,” katanya

Lanjut Hery, yang menjadi pemikiran dr. Hasto sejalan dengan konsep pembangunan kependudukan di Provinsi Papua. Sejak kepemimpinan, Lukas Enembe populasi penduduk, terutama Orang Asli Papua menjadi fokus utama, karena jumlahnya yang sangat sedikit.

Melalui Program Gerbang Mas Hasrat Abadi yang dalamnya ada program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang secara khusus memperhatikan kesehatan ibu dan anak. “Kami menyambut baik rencana BKKBN yang ingin melakukan pendataan keluarga di Papua tahun 2020. Kami akui bahwa hingga kini kita belum punya data yang tegas dan jelas tentang jumlah Orang Asli Papua,” ujar Hery. (QB)