Dibangun Gunakan APBN 2017, RSUD Sarmi Belum Beroperasi

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes, berpose bersama sejumlah anggota DPRD Sarmi, usai pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Papua, Kota Jayapura/ Istimewa

tvpapua.com. Jayapura (24/07)

Kendatipun sudah dibangun menggunakan APBN 2017 lalu, tapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua hingga kini belum beroperasi melayani masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes, saat pertemuan bersama sejumlah anggota DPRD Sarmi di Kantor Dinas Kesehatan Papua, Kota Jayapura, Rabu (24/07) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi melalui Dinas Kesehatan setempat, agar segera mengoperasikan secara optimal pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sarmi selama 24 jam.

Pasalnya, rumah sakit Type D Pratama yang terletak di Kampung Keder, Distrik Sarmi Timur Tengah itu disinyalir “mati suri”dalam pelayanan pasca rampung dibangun Kementerian Kesehatan RI memanfaatkan APBN 2017.

Aloysius mengatakan, RSUD Sarmi sudah rampung dua tahun lebih, pihaknya minta Bupati setempat untuk segera rampungkan semua sarana dan prasarana seperti perumahan medis, IPAL, pagar, air bersih, listrik agar rumah sakit itu berjalan secara optimal.

“Masa di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang medannya sulit saja bisa. Jika tidak segera dioperasikan, bisa kita kasih sanksi turun kelas dan sanksi-sanksi lain. Bahkan, izin operasionalnya bisa dicabut,” kata Aloysius.

Menurut Aloysius, semestinya Pemkab Sarmi bersyukur telah mendapat bantuan dari APBN Pusat sehingga memiliki bangunan rumah sakit nan megah itu. Oleh karena itu, tinggal saja Pemkab Sarmi menyiapkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana penunjang di atas.

“Saya sudah kunjungi tahun 2016 lalu dan rumah sakit ini bagus. Mengapa tak dioperasikan secara optimal? Apa yang susah? Sekarang kita bagi tugas,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes/ Istimewa

Pertama, untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes), jadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kedua, tenaga kesehatan tanggungjawab pusat dikoordinir Provinsi dan Kabupaten. Ketiga, sarana dan prasaran seperti IPAL dan pagar jadi tanggung jawab Kabupaten. Keempat, perumahan tenaga kesehatan jadi tanggung jawab Kabupaten dan Pusat. Kelima, air bersih dan listrik tanggung jawab kabupaten.

“Agustus saya akan ke Sarmi dan saya pantau progress-nya,” kata mantan Direktur RSUD Abepura ini.

Pemprov Papua sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, kata Aloysius, sudah membangun dan meningkatkan kapasitas rumah sakit regional yakni RSUD Nabire untuk wilayah Mee Pago dan RSUD Biak untuk wilayah Saereri.

Sementara itu, pemerintah tengah membangun sejumlah RSUD, yaitu RSUD Regional Type B di Merauke untuk wilayah Anim Ha dan RSUD Vertikal Type B Wamena untuk La Pago. RSUD Yowari dalam rencana ke depan juga akan dikembangan menjadi rumah sakit regional.

“Sarmi kan punya rumah sakit Ebram juga. Nanti kita dorong jadi RS Khusus, sambil kita lihat epidemologi penyakit di daerah Sarmi dulu. Bapak ibu Dewan dorong Dinkes buat perencanaan dan anggaran perubahan tahun ini lalu kalian Undang Bappeda, Keuangan, Kabag Hukum, Inspektorat dan Dispenda sebelum pembahasan di DPRD Sarmi untuk dorong dan golkan ini. Bulan depan saya akan ke Sarmi untuk bertemu Muspida kita bahas hal ini,” ujar Aloysius.

JANJI PERJUANGKAN DI APBD-P

Wakil Ketua DPRD Sarmi Enos Dimomomaun mengatakan pihaknya dalam tugas sebagai wakil rakyat sangat menyesal dengan belum beroperasi secara optimal RSUD Sarmi, akibat sejumlah kendala di atas.

“Setelah pulang dari Jayapura, kami akan bertemu Bupati dan meminta agar serius memperhatikan kedua rumah sakit di Sarmi dengan komitmen anggaran tahun ini,” katanya.

Dikatakan, pihaknya juga sudah membentuk Pansus rumah sakit. “Kami sudah menyampaikan berulang kali soal ini. Kasihan, pasien terus dirujuk ke Jayapura sementara kita punya rumah sakit, kan miris,” ujar Enos.

Secara khusus, kata Enos, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi sikap tegas sekaligus jalan keluar yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua dalam pertemuan bersama itu.“Ini yang kami harapkan selama ini,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Sarmi Mustafa Muzakar mengaku pihak DPRD memang sudah berulang kali memperjuangkan anggaran bagi bidang kesehatan, termasuk peningkatan pelayanan RSUD Sarmi namun pihak eksekutif setempat tidak mengindahkan.

“Sidang APBD-P besok kita anggarkan agar RSUD Sarmi ini akan jalan 24 jam. Dua gedung RSUD sudah ada di Keder dan Ebram. Bupati sudah katakan akan aktifkan di Keder tapi kami minta di Ebram juga diaktifkan,” ujar Mustafa.

Anggota DPRD Sarmi lain, Alberth Niniwen meminta Dinas Kesehatan Sarmi terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperjuangkan poin-poin yang sudah dihasilkan dalam pertemuan itu.

“Terima kasih atas pertemuan ini. Kami akan perjuangkan di APBD-P nanti,” katanya.

SUDAH BEROPERASI 6 JAM SEHARI

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi Z.A. Tawernussa, S.PB menyampaikan selalu Plt. Direktur RSUD Sarmi, ia telah berulang kali mendorong anggaran untuk dibangun sarana dan prasarana dimaksud.

Ia menjelaskan, RSUD Sarmi selama ini sudah jalan, tapi tak maksimal. Paling hanya 6 jam sehari. Alkes dasar juga banyak dibantu Pemerintah Pusat, didukung tenaga dokter, dokter bedah, dokter gigi dan kandungan.

“Kasus kita ini aneh karena ada SDM, ada rumah sakit, tapi operasional pelayanan tak berjalan maksimal, karena belum ada sarana dan prasarana penunjang. Karena kalau beroperasi 24 jam kan para dokter butuh perumahan dan Alkes yang memadai,” ujar Tawernussa. (QB)

%d blogger menyukai ini: