Menuju Eliminasi 2030, KPA Kota Jayapura Gelar Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan
tvpapua.com, Jayapura, 17/11
JAYAPURA – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Jayapura menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Hotel Grand Tabi, Kota Jayapura, pada Selasa (17/11/2026).
Rapat koordinasi dan sinkronisasi ini bertujuan merumuskan langkah strategis dalam pencegahan serta penanggulangan HIV-AIDS menuju target eliminasi Three Zero pada tahun 2030.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., bersama berbagai elemen lintas sektor, mulai dari unsur TNI/Polri, organisasi keagamaan, paguyuban, komunitas, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam keterangannya kepada awak media, Rustan Saru mengatakan, data terbaru dari Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA). Hingga 6 November 2026, pemerintah telah melakukan pemeriksaan terhadap 26.178 jiwa di Kota Jayapura.
“Dari jumlah yang diperiksa tersebut, ditemukan 817 kasus baru sepanjang tahun 2026 hingga Oktober. Sementara untuk akumulasi tahun 2022 hingga 2025 tercatat sebanyak 1.127 kasus. Kita berharap tren ini bisa ditekan dan tidak mengalami lonjakan signifikan di sisa akhir tahun ini,” ujar Rustan Saru.
Rustan menjelaskan bahwa dalam mengejar target nasional 95-95-95 menuju eliminasi 2030 yakni tidak ada lagi infeksi baru, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada diskriminasi pihaknya masih menghadapi dua tantangan utama di lapangan.
Pertama, tingkat kepatuhan minum obat Antiretroviral (ARV). Dari 817 kasus yang terindikasi pada tahun ini, baru sekitar 495 orang (sekitar 60 persen) yang rutin mengakses pengobatan ARV, sementara sekitar 20 persen lainnya tercatat tidak mengonsumsi obat secara teratur.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyasar dan mengecek mengapa mereka berhenti minum obat. Kita libatkan pendamping sebaya agar terus berkomunikasi. Solusinya hanya satu, yakni minum obat secara rutin dan jangan terputus demi keselamatan nyawa serta agar mereka tetap bisa beraktivitas,” tegasnya.
Kendala kedua adalah masih tingginya rasa takut di tengah masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini. Banyak warga baru mengetahui statusnya setelah jatuh sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit, yang justru membuat penanganan menjadi lebih berisiko.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Jayapura meminta dukungan penuh dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus paguyuban, komunitas, hingga lingkungan sekolah untuk mengedukasi warga agar berani melakukan tes HIV secara sukarela (Voluntary Counseling and Testing/VCT).
“Ini adalah tugas kita bersama lintas stakeholder untuk menyusun rencana aksi di tahun 2027 guna menekan angka pertumbuhan kasus HIV-AIDS di Kota Jayapura,” tambah Rustan.
Terkait besaran persentase alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura untuk program penanggulangan HIV-AIDS, Rustan menyebutkan bahwa pihaknya masih perlu melakukan penghitungan rinci karena anggaran tersebut tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (QB)
