Pemkot Jayapura Gelar FGD Evaluasi Pengangkatan DPRK Jalur Otsus, Wali Kota Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
tvpapua.com, Jayapura, 16/11
JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Senin (16/11/2026) ini bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola seleksi ke depan.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengisian keanggotaan DPRK melalui mekanisme pengangkatan dengan kuota seperempat dari jumlah anggota DPRK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Kebijakan ini menjadi pintu penting bagi representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) di lembaga legislatif.
“Namun dalam pelaksanaannya, kita menyadari masih ada berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi, dinamika politik, maupun pemenuhan keterwakilan kampung adat dan keterwakilan perempuan,” ujar Abisai Rollo dalam sambutannya.
Ia mengapresiasi inisiatif Kesbangpol Kota Jayapura yang memfasilitasi ruang diskusi terbuka tersebut. Abisai berpesan agar seluruh peserta berbicara secara jujur dan menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret, termasuk mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) serta menganalisis efektivitas keterwakilan unsur adat, perempuan, dan pemuda.
“Kita menginginkan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus yang transparan, akuntabel, demokratis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural masyarakat adat Papua. Semoga FGD ini menghasilkan dokumen evaluasi, matriks identifikasi permasalahan, serta naskah rekomendasi perbaikan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Kota Jayapura, Adam S. Rumbiak, S.PAK., menyambut baik forum evaluasi ini. Menurutnya, pelaksanaan pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus pada tahun berjalan masih menyisakan sejumlah persoalan teknis maupun regulasi yang perlu dibenahi bersama.
“Permasalahan tersebut mulai dari tahap awal rekrutmen, kesesuaian pengangkatan berdasarkan daerah pemilihan (dapil), masalah Pergantian Antarwaktu (PAW), hingga banyaknya aturan yang perlu disosialisasikan dan disesuaikan secara baik kepada masyarakat maupun anggota dewan itu sendiri,” jelas Adam.
Adam menyoroti bahwa kendala paling krusial saat ini terletak pada mekanisme PAW akibat seringnya terjadi benturan antara ketentuan aturan formal dengan upaya mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.
Hal tersebut membuat sejumlah usulan PAW yang diajukan belum mendapat respons sesuai harapan. Melalui forum yang menghadirkan perwakilan dari 10 kampung adat dan pihak terkait ini, ia berharap seluruh rangkaian perekrutan di periode mendatang dapat berjalan lebih selaras.
Sebelumnya, Ketua Panitia FGD dalam laporannya menyampaikan bahwa kebijakan afirmatif ini hadir untuk memastikan perlindungan hak-hak OAP agar aspirasi masyarakat adat terakomodasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Kegiatan yang didanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026 ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), akademisi, perwakilan masyarakat adat, hingga anggota DPRK jalur pengangkatan terpilih. (QB)
