Sidak ke SMPN 1 Jayapura, Wakil Wali Kota Tegaskan Larangan Pungutan Seragam dan Atribut Sekolah

tvpapua.com, Jayapura, 11/11

JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 1 Jayapura untuk memantau proses belajar mengajar serta memastikan penerapan kebijakan pendidikan dasar gratis. Dalam kunjungan tersebut, Rustan menyoroti sejumlah hal, mulai dari literasi dasar siswa hingga dugaan adanya pungutan seragam dan atribut sekolah.

Rustan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota sejak tahun lalu yang mewajibkan sekolah pendidikan dasar negeri menerapkan kebijakan nol pungutan. Ia meminta agar segala bentuk pungutan—termasuk penjualan seragam, atribut, uang ujian, uang map, hingga uang perpisahan—segera dihentikan dan dikembalikan kepada orang tua siswa jika sudah terlanjur ditarik.

“Di SMP 1 masih ada pungutan seragam dan atribut, itu tidak boleh dan nanti harus dikembalikan. Kebutuhan atribut cukup dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kalaupun tidak mencukupi, komite bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk sumbangan. Sumbangan itu sifatnya sukarela bagi yang mampu dan tidak mengikat, berbeda dengan pungutan yang bersifat wajib,” tegas Rustan mengacu pada aturan Permendikbud tentang Komite Sekolah.

Selain masalah pungutan, Wakil Wali Kota juga memberikan beberapa catatan penting hasil pantauannya di lingkungan sekolah:

• Kemampuan Dasar Siswa Baru: Guru matematika mengeluhkan rendahnya kemampuan berhitung dasar (perkalian dan pembagian) serta kemampuan membaca pada siswa baru kelas VII. Rustan menyebut hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mematangkan edukasi di tingkat Sekolah Dasar (SD).

• Penggunaan Plastik dan Atribut Budaya: Rustan mengingatkan jajaran guru dan staf tata usaha untuk tidak lagi menggunakan botol kemasan plastik sekali pakai. Ia juga menekankan penerapan kebijakan Wali Kota terkait penggunaan atribut kearifan lokal, seperti susukonde atau topi adat bagi pelayan publik perempuan.

Klarifikasi Pihak Sekolah

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jayapura, Danton Hutapea, S.Pd., memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut bukanlah pungutan wajib, melainkan inisiatif orang tua karena seragam bantuan pemerintah belum tiba.

“Program seragam gratis dari Pak Wali berupa putih biru, batik, dan baju olahraga memang ada, namun informasinya baru jadi pada Desember mendatang. Selama ini siswa membeli seragam sendiri di luar, lalu membeli lambang sekolah atau OSIS di koperasi,” jelas Danton.

Terkait adanya dua jenis baju olahraga (biru-kuning dan merah-hitam), Danton menerangkan bahwa seragam olahraga kedua (merah-hitam) digunakan khusus untuk kegiatan luar sekolah seperti paduan suara (aubade) yang sering berlangsung hingga dua minggu. Ia memastikan pembelian seragam tambahan tersebut di koperasi bersifat tidak mengikat.

“Setelah ada edaran, kami tidak mengharuskan. Kalau orang tua punya uang dan mau beli, silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa,” tambahnya.

Sementara itu, mengenai instruksi pengalokasian biaya atribut menggunakan dana BOS, Danton mengaku masih harus mempelajari petunjuk teknis dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta berkonsultasi dengan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan.

“Jumlah siswa kita lebih dari 1.200 orang. Jika satu anak butuh minimal tiga atribut dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per item, biayanya cukup besar. Di sisi lain, penggunaan dana BOS di Dapodik sudah memiliki pos anggaran masing-masing, termasuk untuk membayar 20 lebih guru honorer kita,” pungkas Danton. (QB)