Kasus Kekerasan Meningkat, Pemkot Jayapura Perkuat Kompetensi Tenaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

tvpapua.com, Jayapura, 11/11

JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemkot Jayapura menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Hotel MaxOne Jayapura, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., ini mengusung tema “Peningkatan Kompetensi Tenaga Layanan dalam Intervensi dan Pemulihan Psikososial Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

Dalam sambutannya, Rustan Saru menyoroti tren peningkatan laporan kasus kekerasan di Kota Jayapura dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, laporan kasus kekerasan yang masuk pada tahun 2025 berjumlah sekitar 35 kasus, dan angka tersebut meningkat menjadi hampir 50 kasus pada tahun 2026. Ragam persoalan yang dilaporkan meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual dan pemerkosaan, perdagangan anak, hingga pernikahan dini.

Rustan menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan merupakan fondasi utama kemajuan daerah. Menurutnya, perempuan memegang peran vital sebagai penopang ketahanan keluarga.

“Perempuan itu adalah tiang keluarga dan pejuang kebenaran di dalam keluarga yang terus bekerja melindungi keluarga kita. Kalau perempuan tidak aman, maka keluarga juga tidak aman. Kalau keluarga tidak aman, otomatis kota tidak akan maju,” ujar Rustan Saru di hadapan para peserta.

Untuk menekan angka kekerasan, Rustan meminta DP3AKB dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menggencarkan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput, termasuk menggandeng lembaga keagamaan, paguyuban atau kerukunan, serta organisasi kepemudaan. Langkah ini dinilai krusial karena banyak korban yang masih merasa takut, malu, atau tidak mengetahui alur pelaporan saat mengalami kekerasan.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Jayapura menekankan agar seluruh petugas layanan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh dan mengedepankan empati dalam pendampingan.

“Petugas layanan harus betul-betul memahami SOP, bagaimana alur pelaporan hingga tindak lanjutnya. Jangan saat orang melapor kita malah marah-marah atau menyalahkan korban. Orang sudah susah, jangan dibikin sulit lagi. Pendekatan psikososial itu harus pakai hati, perasaan, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik agar korban merasa aman dan terlindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Jayapura, Wasronah, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari yayasan pemerhati perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, rohaniwan, pimpinan OPD, hingga narasumber yang kompeten di bidangnya.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan praktis lembaga layanan dalam memberikan intervensi dan dukungan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara aman, berpusat pada korban, dan terkoordinasi,” jelas Wasronah.

Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan ini berpedoman pada sejumlah landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang didukung melalui DPA DP3AKB Kota Jayapura Tahun 2026. (QB)