Perkuat Ekonomi Digital Papua, Bank Indonesia Luncurkan KKI dan Perluas Kebijakan MDR QRIS 0%

tvpapua.com, Jayapura, 19/08

JAYAPURA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sekaligus memperluas kebijakan potongan biaya transaksi atau Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% guna memperkuat ekonomi digital dan inklusi keuangan, khususnya di Tanah Papua.

Inovasi instrumen pembayaran domestik ini diluncurkan secara nasional tepat pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2026).

Peluncuran KKI diumumkan langsung oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Ibu Destry Damayanti, dalam acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta. Langkah strategis ini didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran hingga ke pelosok daerah.

KKI hadir sebagai instrumen pembayaran berbasis penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara penuh melalui infrastruktur domestik. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap. Pada tahap awal peluncuran, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengusung skema pembiayaan berbasis syariah.

Selain instrumen baru tersebut, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan MDR QRIS 0% yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026. Kebijakan pembebasan tarif MDR ini diperluas untuk transaksi sampai dengan Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar yang sebelumnya dikenakan tarif 0,7%. Sementara itu, insentif MDR QRIS 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500 ribu dipastikan tetap berlanjut guna menekan biaya transaksi bagi para pelaku UMKM di Papua.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Ibu Destry Damayanti, menegaskan pentingnya instrumen baru ini bagi kemandirian ekonomi nasional.

“Kehadiran instrumen ini diharapkan memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran, sekaligus membuka ruang inovasi lanjutan pada fitur dan layanan ke depan,” kata Ibu Destry Damayanti.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mengawal dan memperluas integrasi sistem pembayaran digital tersebut di wilayah timur Indonesia.

“KPw BI Prov. Papua berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, serta mitra strategis di Papua sebagai bagian untuk mengakselerasi penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di tanah Papua sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia,” ujar Warsono.

Kinerja Perkembangan QRIS: Nasional dan Papua

Kebijakan anyar ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Secara nasional hingga Juni 2026, pengguna QRIS telah menembus 65,77 juta jiwa, dengan penambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026. Jumlah merchant QRIS mencapai 44,86 juta di mana 96,68% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Volume transaksi QRIS nasional mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai nominal melampaui Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (yoy).

Tren positif serupa tercatat di Tanah Papua. Sepanjang tahun 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua beserta wilayah pemekarannya (daerah otonomi baru/DOB) tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung oleh lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.

Memasuki tahun 2026, realisasi nilai transaksi QRIS pada Triwulan I di Papua tercatat sebesar Rp2,61 triliun, tumbuh 7,84% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini diiringi perluasan jumlah merchant sebesar 12,98% (yoy). Hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Papua menembus 3,3 juta transaksi dengan tambahan 240,4 ribu pengguna baru. Momentum ini menjadi pijakan strategis bagi perluasan akseptasi KKI serta optimalisasi MDR QRIS 0% ke depan. (***)