Inflasi di Papua dan 3 DOB Tetap Terjaga pada April 2026

tvpapua.com, Jayapura, 16/05

JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mencatat seluruh provinsi di wilayah kerjanya, termasuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), mengalami inflasi yang tetap terjaga pada April 2026.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, mengungkapkan bahwa terkendalinya inflasi bulanan ini seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

“Inflasi tetap terjaga walau sedikit meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar avtur dan BBM non-subsidi, serta belum masuknya periode panen raya lokal untuk komoditas hortikultura,” ujar David dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan April 2026, rincian perkembangan inflasi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

• Provinsi Papua: Mengalami inflasi bulanan sebesar 0,98% (mtm), tahun berjalan 1,39% (ytd), dan tahunan 3,80% (yoy). Inflasi utama didorong oleh komoditas ikan tuna, angkutan udara, dan tomat. Sementara laju inflasi berhasil tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan buah pinang.

• Provinsi Papua Selatan: Mencatat inflasi bulanan 0,94% (mtm), tahun berjalan 2,98% (ytd), dan tahunan 3,34% (yoy). Komoditas penyumbang tertinggi adalah angkutan udara, sawi hijau, dan kangkung.

• Provinsi Papua Tengah: Mengalami inflasi bulanan terendah sebesar 0,21% (mtm), tahun berjalan 0,16% (ytd), dan tahunan 1,53% (yoy). Kenaikan harga didorong oleh bawang merah, tomat, dan angkutan udara.

• Provinsi Papua Pegunungan: Mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77% (mtm), tahun berjalan 3,81% (ytd), dan tahunan tertinggi mencapai 4,89% (yoy). Inflasi dipicu oleh angkutan udara, tomat, dan beras.

Guna menekan laju inflasi tersebut, KPw BI Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan mitra strategis terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala (Keterjangkauan Harga) dan pemberian bantuan sarana produksi kepada kelompok tani di Papua Tengah (Ketersediaan Pasokan).

Selain itu, dilakukan pula fasilitasi koordinasi untuk mengatasi hambatan logistik (Kelancaran Distribusi) serta edukasi pengendalian inflasi melalui media sosial dan literasi kepada mahasiswa (Komunikasi Efektif). (***)