TPID dan TP2DD Papua Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Transaksi

tvpapua.com, Jayapura, 09/03

JAYAPURA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura, Kamis (5/3/2026).

Pertemuan strategis ini digelar sebagai respons atas kondisi inflasi di wilayah Papua pada Februari 2026. Berdasarkan data BPS, hampir seluruh provinsi di wilayah kerja BI Papua mengalami inflasi bulanan, kecuali Papua Tengah yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm). Kondisi ini dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru, ketidakpastian cuaca, serta dampak eksternal seperti kenaikan harga emas global dan kebijakan tarif listrik.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Warsono dalam forum tersebut.

Senada dengan hal itu, Walikota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat strategi pengembangan digitalisasi transaksi di wilayahnya.

“Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat strategi pengembangan digitalisasi transaksi daerah melalui penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung setiap kebijakan digitalisasi transaksi, memperkuat integrasi ekosistem digital dan meningkatkan volume transaksi non-tunai secara terukur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Abisai Rollo.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., menekankan pentingnya langkah konkret dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi bahan pokok.

“Pentingnya penguatan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi dan sinergi TPID, penguatan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) pada titik-titik strategis, serta penguatan komunikasi publik bersama media massa guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” tegas Gubernur Mathius Fakhiri.

Lebih lanjut, Gubernur juga mendorong penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia meminta adanya peningkatan sinergi penagihan pajak, kolaborasi dengan Bank Papua untuk kanal pembayaran digital, perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), hingga sistem pemungutan pajak secara elektronik.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama hasil HLM oleh Gubernur Papua, Kepala BI Papua, Walikota Jayapura, serta Wakil Bupati Jayapura dan Keerom. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian inflasi dan mempercepat transformasi digital ekonomi di tanah Papua. (***)