Gubernur Papua Selatan Diminta Sikapi Pembangunan Akses Jalan, Jaringan Listrik dan Telekomunikasi di Kabupaten Mappi

tvpapua.com, Jayapura, 23/03

Mappi – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diminta menyikapi pembangunan akses jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi di Kabupaten Mappi

Hal itu disampaikan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi, Jonatan Oku bersama anggota dewan lainnya saat bertatap muka dengan Gubernur Apolo dan rombongan di Aula Kantor DPRD setempat saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mappi, Sabtu (22/3/2025).

Jonatan mengatakan pihaknya berupaya menemui dan bertatap muka dengan Gubernur Apolo untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan akses jalan, jaringan listrik dan telekomunikasi. Ketiga hal tersebut hingga kini menjadi kendala utama.

Meskipun dari sisi anggaran, kata dia, pihaknya akan mendorong ketiga hal tersebut dalam program bupati. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Selatan diharapkan membantu.

“Akses beberapa jalan selalu menghambat aktivitas masyarakat. Walaupun dalam Musrenbang nanti akan disampaikan tetapi sebagai titipan masyarakat harus disampaikan langsung kepada Gubernur Papua Selatan,”kata Jonatan dalam pertemuan.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa berjalan normal dan baik apabila akses jalan kurang memadai dan mendukung.H al ini berdampak bagi masyarakat.

“Pokok pikiran terkait keluhan masyarakat yang lain sudah kami tuangkan dalam bentuk catatan dan akan diserahkan kepada pak Gubernur Papua Selatan, kami harap bapak bisa bijak untuk menyikapi tiga hal yang disampaikan tapi juga dalam catatan kami,”ujarnya.

Menanggapi itu, Gubernur Apolo menyebut, sebenarnya pembangunan akses jalan di Kabupaten Mappi sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sejak 2023-2024 dan akan dilanjutkan di 2025 ini.

Selanjutnya, terkait jaringan listrik sudah dilakukan dibeberapa kampung dan distrik dengan menggunakan solar sel.

“Yang cukup besar itu kita tingkatkan kapasitas pembangkit listrik di Bade yang sebelumnya 12 jam menjadi 24 jam termasuk penambahan jaringan,”kata Gubernur Apolo.

Lanjut dia, karena masih terkait dengan Perusahan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Provinsi Papua Selatan sudah membangun komunikasi dengan PLN Jayapura dan Merauke agar berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten bersama-sama mengambil bagian dalam perbaikan jaringan listrik.

Selain itu, terkait pengelolaan sekolah yang disampaikan, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa sebelumnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Sedangkan pemerintah kabupaten menanggung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi, sejak itu para bupati/wali kota meminta kepada Gubernur saat itu almarhum Lukas Enembe agar SMA/SMK dilimpahkan ke kabupaten.

Sehingga, kata dia, saat perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021tentang kewenangan,

Setelah berjalan, para bupati kembali mengeluh karena tidak mampu membiayai sarana dan prasarana di SMA/SMK lantaran keterbatasan biaya.

Akhirnya para bupati kembali mengusulkan agar SMA/SMK kembali menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dinas pendidikan provinsi juga sementara kesulitan karena ada anggarannya tetapi tidak bisa membantu SMA/SMK lantaran bukan kewenangannya.

Gubernur Apolo menambahkan, sementara sedang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya ada revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan diera otonomi khusus.

“Mudah-mudahan dengan perubahan itu pemerintah provinsi juga bisa membantu mengambil bagian dalam pengelolaan sekolah,”ujarnya. (***)