Awali Tugas Perdana Waket I DPR Papua Rapat Evaluasi APBD 2025

tvpapua.com, Jayapura, 08/01

JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengawali tugas perdana dengan melakukan rapat evaluasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua.

Dijelaskan Herlin Beatrix Monim, pembahasan APBD di hari pertema masih perlu ada pendalaman lagi setelah melihat hasil evaluasi sehingga rencana nya di hari Kamis 9 Januari 2025 akan dilanjutkan guna melakukan penyempurnaan terhadap APBD.

“Sampai saat ini belum selesai pembahasan, masih kita bahas sampai Kamis. Itulah agenda pertama setelah kami dilantik sebagai pimpinan definitif,” ujar Herlin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/1/2025).

Menurutnya pembahasan APBD dilakukan dengan melibatka empat pimpinan DPR Papua Definitif bersama pimpinan Fraksi. “Karena selain pembahasan APBD kita juga rapat membahas alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk. Hasil evaluasi ini harus kita laksanakan, sehingga kita tetap merujuk tugas dan fungsi dewan yang kemudian menjadi bagian dari alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Lanjut ia menerangkan pembentukan alat kelengkapan dewan masih harus melewati beberapa prosedur, salah satunya bersama-sama pimpinan Fraksi mengusulkan nama-nama dari anggota yang akan di distribusi dalam setiap alat kelengkapan dewan.

“Nantinya akan kita rapatkan untuk pemilihan di setiap komisi dan alat kelengkapan lainnya untuk bisa mau membentuk dan di tetapkan,” ujarnya.

Setelah pembentukan Alat Kelangkapan Dewan, maka nantinya akan segera melaksakan tugas fungsi sebagaimana amanat seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Hal ini bisa terlaksana ketika alat kelengkapan dewan ini terbentuk,” ujarnya.

Pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan agar DPR Papua bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara maksimal. Hal ini terlihat ketika DPR Papua menerima aspirasi mahasiswa terkait penolakan program transmigrasi.

“Ketika ada masalah terkait demo program pemerintah yang kemudian ada aksi pro kontra di tengah masyarakat, tentu Komisi I yang akan membidangi untuk menangani masalah ini. maka alat kelengkapan dewan harus segera terbentuk,” ujarnya.

Kendati demikan, tegas Herlin Monim, DPR Papua akan terus mengawal program-program Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

“Tapi tentu juga ada agenda lain yang kita akan bicarakan sesuai dengan apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Papua. Kita tentu akan bersama-sama mengawal itu dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan ini,” tandasnya. (QB)