Ketum Bachtiar Lantik MIPI Provinsi Papua

Pelantikan MIPI Provinsi Papua Oleh Ketua Umum MIPI Dr. Bachtiar/ QB

tvpapua.com, Jayapura, 07/08

JAYAPURA – Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), melantik pengurus daerah MIPI Provinsi Papua Periode 2022-2026, yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Entrop Jayapura, Sabtu (6/8/2022).

Ketua Umum MIPI, Dr. Bachtiar mengatakan bahwa MIPI adalah Organisasi wadah berhimpun para ilmuwan pemerintahan, Akademisi dan praktisi.

“Saya berharap kedepan pengurus MIPI di Papua dapat mengambil peran penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang mandiri dan otonom, kita ini organisasi netral tidak ada latar belakang politik, tidak ada partai politik jadi memang benar-benar pengabdian sosial untuk pengembangan sumber daya manusia,” harapnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun saat membacakan sambutan Gubernur Papua, mengatakan kehadiran MIPI dapat membantu pemerintah dalam tugas tanggung jawab Pemprov dalam membina atau membimbing kehadiran tiga provinsi baru di tanah Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

“Pemprov Papua menyambut baik kehadiran organisasi MIPI di Provinsi Papua, MIPI merupakan kolaborasi dari semua stakeholder yang bukan hanya terdiri dari ASN Pemda melainkan dari akademisi dan profesional,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe berpesan kepada pengurus yang baru dilantik, agar dapat bekerja sama melaksanakan program yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat sehingga mereka merasakan adanya manfaat dari organisasi ini.

Masih di tempat yang sama, menurut Ketua Umum MIPI Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan, MIPI adalah institusi organisasi masyarakat yang unik.

“Mengapa demikian, karena didalamnya berhimpun selain praktisi, birokrasi, ilmuwan dan siapa saja bisa bergabung di institusi ini, sehingga diharapkan pengurus MIPI yang baru dilantik ini bisa dikatakan sebagai organisasi masyarakat yang kuat yang potensial dan bisa berkontribusi bagi pembangunan Papua”.

Musaad menambahkan, Ini mementum yang baik, “kita sedang memperingati 17 agustus, proklamasi kemerdekaan indonesia yang ke 77 dan kita baru saja menyelesaikan perubahaan UUD 21 dan UU no 2 tahun 2021, kemudian baru saja ada UUD 14, 15, dan 16 tentang pembentukan Otonomi Baru (DOB) disinilah kontribusi keterlibatan, partisipasi , kompenen-komponen masyarakat ini menjadi penting termasuk MIPI,” jelasnya.

Diharapkan kepengurusan ini nantinya semakin meluas untuk cakupan MIPI di tanah Papua dan bisa membantu bekerjasama dengan semua pihak.

“Salah satu tugas pengurus daerah MIPI ini adalah sebagaimana intisusi yang lain yaitu membantu, bermitra, membantu pemerintah atau ikut bersama-sama memikirkan, mendiskusikan, melahirkan gagasan-gagasan yang konstruktif untuk ikut serta terutama percepatan pembangunan Papua,” tandasnya. (QB)