Cegah Korupsi, KPK Ajak Masyarakat dan Pemerintah Saling Kontrol Melalui Aplikasi JAGA

tvpapua.com, Jayapura, 24/11

JAYAPURA – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengajak masyarakat juga pemerintah untuk saling mengontrol melalui aplikasi JAGA sebagai upaya pencegahan korupsi di Papua.

Hal itu disampaikan dalam webinar Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat, Selasa, 24 November 2020.

Aplikasi JAGA ini telah diluncurkan oleh KPK pada Desember 2016 Mengusung tagline “Open Government, Empowering Citizen,” JAGA mendorong partisipasi akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik.

Dia mengatakan, disetiap renstra KPK selalu disebutkan elemen masyarakat, karena KPK yakin pemberantasan korupsi dan pencegahan tidak dapat berjalan jika tidak ada partisipasi masyarakat.

“Saat ini masyarakat perlu suatu media untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah. Kami merasa apa yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pemberantasan dan pencegahan masih sangat kurang,” katanya.

Untuk itu, masyarakat perlu saluran , bagaimana melihat pemerintah daerah melayani masyarakat dengan baik. Portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat diberi nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID).

“Dengan adanya aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Saya menjamin aplikasi ini sangat mudah diakses oleh siapa saja,” ujarnya.

Pada intinya, lanjut Nainggolan, KPK ingin ada saluran komunikasi yang berjalan dua arah, dimana pemerintah menginformasikan apa yang telah dicapai dan rencananya, sementara masyarakat berperan memantau.

“Pemerintah memberikan laporan pencapaian, kemudian masyarakat dapat melihat dan menyampaikan koreksi, juga usulan, bahkan prakter-praktek baik yang ada ada ditingkat masyarakat yang sekiranya pemerintah daerah dapat melihat,” ucapnya.

Diterangkan Nainggolan, dengan adanya aplikasi JAGA, provinsi lain dapat melihat pratek baik yang telah dilakukan oleh provinsi lain yang telah berhasil melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Provinsi Papua dapat mengambil sampel daerah lain, misalnya Provinsi Papua Barat. Dari praktek  baik yang telah berhasil itu kemudian diadopsi dan diterapkan di daerahnya,” pungkasnya. (QB)