Menteri Sosial Serahkan Bantuan Sebanyak Rp7,3 Milliar untuk Papua dan Papua Barat

tvpapua.com, Jayapura, 10/09

Jayapura – Penyerahan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk korban kerusuhan pasca demo damai yang berujung anarkis Agustus lalu yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan bantuan senilai Rp7.300.000.000, masing-masing untuk Provinsi Papua senilai Rp1.210.000.000, dan Provinsi Papua Barat Rp6.090.000.000.

“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah dan Kemensos punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pascabencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fak-Fak,” katanya, Selasa (10/09) malam di Gedung Negara, Jayapura.

Dirinya juga mengatakan, untuk Provinsi Papua bantuan sebesar Rp1.210.000.000 ditujukan kepada 242 unit usaha di Kota Jayapura masing-masing sebesar Rp5 juta.

Kemudian untuk Provinsi Papua Barat, bantuan disalurkan kepada 31 unit usaha di Kota Sorong masing-masing sebesar Rp5 juta sehingga total bantuan yang diberikan sebesar Rp160 juta. Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di Kota Sorong sebesar Rp5 juta.

Di Kabupaten Manokwari bantuan diberikan kepada 165 unit usaha masing-masing sebesar Rp5 juta sehingga total bantuan yang diberikan sebesar Rp825.000.000. Adapun di Kabupaten Fak-Fak bantuan disalurkan kepada 1.021 unit usaha dengan masing-masing senilai Rp5 juta sehingga total bantuan yang diberikan sebesar Rp5.105.000.000.

“Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial. Presiden Jokowi juga berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, program dan kegiatan Kemensos dalam penanganan konflik meliputi pencegahan melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan keserasian sosial dan kearifan lokal serta harmoni kebangsaan.

“Untuk penanganan kedaruratan dilakukan melalui pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, bantuan santunan korban luka maupun meninggal dunia sementara pada pemulihan pasca konflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” katanya.

Pihaknya juga memastikan akan akses pada program-program perlindungan sosial yang reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

“Mencegah dan mengurangi risiko bencana wajib menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sehari-hari. Setidaknya dapat diawali dengan melihat dan mempelajari fakta bencana sosial terutama konflik sosial yang rutin mengancam masyarakat menjadi korban,” ujarnya.

Kerusuhan sosial membuat sejumlah warga mengungsi. Dalam catatan Kemensos, di Papua, sebanyak 1.750 orang mengungsi di Lantamal X Jayapura, 350 orang di Pulau Kosong Jayapura, dan 200 orang di depan Pelabuhan Jayapura. Kemudian tercatat sebanyak 242 tempat usaha rusak.

Di Kota Sorong, sebanyak tujuh rumah, dan 31 Unit Tempat Usaha rusak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti pasar; rumah dewan adat; kantor dan fasilitas bank, angkutan kota, dan sebagainya.

Gubernur Papua Lukas Enembe pun mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes dalam memberikan bantuan kepada para warga terdampak demo rasisme berujung anarkis di beberapa daerah di Papua, termasuk di Papua Barat.

“Pemerintah Provinsi juga sudah menyiapkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak demo berujung anarkis tersebut di beberapa daerah di Papua termasuk yang ada di Kota Jayapura,” katanya. (MD)