Kurangi Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Kota Jayapura Komitmen Tingkatkan PAD

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) & Perjanjian Kerjasama (PKS) di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Swiss-belhotel Papua, Jayapura/ QB

tvpapua.com, Jayapura (25/07)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura berkomitmen terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, guna mengurangi tingkat ketergantungan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) & Perjanjian Kerjasama (PKS) di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Swiss-belhotel Papua, Jayapura Kamis (25/07).

“Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mempunyai karakteristik antara satu dengan daerah lain agak berbeda. Dimana ada yang berada di pegunungan, di daerah pantai dan juga di daerah rawa. Sehingga potensi Sumber Daya Alam (SDA) berbagai macam ada dan juga ada yang tidak,” ujar Benhur.

Dikatakannya, dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bersifat close list tak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi disisi lain daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, terangnya, ia sebagai Walikota Jayapura mewakili seluruh Bupati di Provinsi Papua berkomitmen terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, guna mengurangi tingkat ketergantungan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat.

Dikatakannya, sebagai Walikota Jayapura dirinya menyambut baik Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang dilakukan KPK RI, untuk mendukung Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dalam mengoptimalkan PAD.

Karena itu, tuturnya, dirinya mengajak seluruh Bupati/Walikota dan para pejabat yang hadir dan masing – masing Kabupaten/Kota, untuk tetap bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi penerimaan pajak daerah. Selain itu juga sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap pentingnya peningkatan pajak bagi pembangunan.

Sebagai Walikota Jayapura, katanya, dirinya juga berharap dengan penandatanganan ini memacu semua Kabupaten/Kota di Bumi Cenderawasih untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten, Kota dan Provinsi akan lebih tinggi serta meningkatkan sistem pengawasan dan integrasi yang terkoneksi baik pajak daerah dan pajak pusat.

Simulasi Tax Online

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi ini juga dilakukan Simulasi Tax Online yang digelar Badan Pengelolaan Pendapat Daerah (Bappenda) Provinsi Papua bersama Bappenda Kota Jayapura.

Kepala Bappenda Kota Jayapura Robert Awi menjelaskan, aplikasi ini sudah dipasang pada beberapa tempat usaha, seperti XXI Jayapura, Swisbell Hotel Jayapura, RM Sendok Garpu Kotaraja, RM Duta Cafe Ruko Jayapura.

“Dengan aplikasi yang bisa digunakan pada telepon selular Android ini, dapat diketahui seseorang atau badan sudah membayar pajak atau belum, yang juga terkoneksi langsung dengan Kantor Bappenda Kota Jayapura,” ujar Awi. (QB)

%d blogger menyukai ini: