Ampera Papua, Pemerintah harus mengambil langkah cepat

tvpapua.com, Jayapura, 06/06

Terkait dengan Kebijakan Israel dan Juga Kebijakan Luar Negeri yang membatasi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berkunjung Israel 9 Juni Mendatang.

Ampera Papua, Sekjen Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R), dan Ikatan Mahasiswa Waropen (Imawar) melakukan Konferensi Pers Mengenai Pembatasan WNI berkunjung Ke Israel, Senin (04/06).

Ketua Umun Ampera Papua Stenly Salamahu Sayuri mengatakan, mencermati dinamika yang kemudian muncul juga belakangan ini menjadi isu yang Sentral diperdebatkan di publik, dari Ampera Papua melihat bahwa kebijakan yang kemudian dibuat oleh Israel ini tentu merugikan masyarakat Indonesia.

“Ini sangat dirugikan dalam kebijakan yang kemudian dibuat oleh Israel yang pertama itu tentu pada umat Nasrani dan juga umat muslim yang ada di Indonesia, nah ini perlu untuk kemudian kita cermati sehingga pemerintah Indonesia mungkin bisa melakukan lobi-lobi politik luar negeri dengan Israel sehingga tidak adanya pembatasan warga negara Indonesia yang berkunjung ke Israel karena terkait dengan hal ini banyak sekali situs-situs keragaman yang ada di Israel terutama di Yerusalem, hal ini tidak boleh dibatasi karena ini menyangkut dengan keagamaan baik muslim maupun umat nasrani yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Ditambahnya, memang kerugian bukan selain umat nasrani dan umat muslim yang ada di indonesia saja, keruguian juga dialami oleh maskapai penerbangan.

“Kerugian juga dialami oleh mereka yang notabene pengusaha dari asosiasi penerbangan ini menjadi persoalan yang kemudian perlu disikapi,” katanya.

Tidak hanya itu, rentetan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terutama menteri luar negeri terkait dengan pemboikotan produk Israel yang masuk ke Indonesia dan juga terkait dengan kebijakan Indonesia untuk mendukung Palestina dalam konflik di Jalur Gaza.

“Saya pikir bawah ini yang kemudian mengakibatkan munculnya kebijakan itu dari israel untuk membatasi warga negara Indonesia berkunjung kesana, nah sehingga Menurut kami bahwa bentuk pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih populis, Yang mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada Indonesia karena tentu kita harus melihat latar belakang masyarakat yang ada Indonesia yang jelas berbeda-beda, keberagaman kita, perbedaan yang kemudian ada di lapisan masyarakat ini dan juga terutama persatuan dan kesatuan bangsa kita itu jauh lebih penting jauh daripada konflik luar negeri,” ujarnya.

Jadi kebijakan pemerintah ini perlu ditinjau kembali terkait dengan pemboikotan produk ini, dan Pemerintah bisa lebih mengedepankan Sisi keagamaan, karena kembali bicara masalah situs-situs tadi, ini sangat dirugikan atas kebijakan yang kemudian diambil. [Ian]