Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak TNI/ Polri serta PT. Freeport Harus Transparan
tvpapua.com, Jayapura, 27/10
Penembakan yang terjadi Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini yang gencar diberitakan oleh media lokal dan nasional hingga akhirnya mengundang reaksi yang sangat keras dari pihak pemerintah Jakarta baik DPR RI, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menkopolhukam.
Dimana puncak dari reaksi ini adalah proses evakuasi sekitar 300-an warga non-Papua di Kampung Banti yang disebut dalam ‘penyanderaan’, yang didahului oleh penyerbuan TNI ke Kampung Banti dan Kimbeli yang berlokasi di sekitar areal PT. Freeport Indonesia.
Terkait hal itu, dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakkan Hukum dan HAM Papua, dalam konverensi pers yang dilaksanakan di Kantor Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Jayapura, Rabu (22/11), dan atas latar belakang pemberitaan media massa dan pers nasional yang tidak bersikap independen dan menguji informasi melainkan hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi, maka Koalisi Masyarakat Papua untuk penegakkan Hukum dan Papua mendesak aparat keamanan TNI/Polri untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas yang berkaitan dengan konflik kekerasan dan bersenjata yang terjadi di Tembagapura.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak jurnalis, media massa dan pers nasional baik cetak dan online untuk menjalankan prinsip-prinsip Kemerdekaan pers secara bertanggung jawab dengan mematuhi kode etik jurnalistik, terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.
Mereka juga mendesak agar jurnalis, media massa dan pers nasional dalam melakukan peliputan menghargai hak-hak warga sipil baik yang dievakuasi maupun warga asli yang secara suka rela meninggalkan kampung Banti, Kimbeli dan Utikini.
PT. Freeport Indonesia juga harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Banti, Kimbeli dan Utikini dan sekitarnya karena kampung-kampung ini berada di wilayah pertambangan yang notabene berada dalam areal konsesi perusahaan tersebut dan diperlukan identitas khusus untuk berada di lokasi tersebut. [Bee]
- Nov, 27, 2017
- Author: Mario
- Categories: Berita
- No Comments.
News
- Mengusung Tema Budayaku Jati diriku Mamberamo Raya Gelar Pesta Budaya 2 3 Januari 2021
- Dewan Kesenian Tanah Papua Hadiri Pembentukan Dewan Kesenian Mamberamo Raya 2 Januari 2021
- Diduga Cemari Lingkungan, Walhi Papua Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Masyarakat Kapitiau 18 Desember 2020
- Anggota DPD RI Otopianus Tebai Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Nabire Terapkan Protokol Kesehatan 9 Desember 2020
- 500 Relawan Covid-19 Mengikuti Pelatihan 30 November 2020
- KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua Lewat JAGA 30 November 2020
- Wagub: Masyarakat Papua Tidak Menolak Vaksin Covid-19 27 November 2020
- Pemprov Papua Terima DIPA dan TKDD 2021 Sebesar Rp.44,2 Triliun 26 November 2020
- Kunjungi Papua, Menko PMK Akan Cek Penyaluran Bansos 26 November 2020
- Cegah Korupsi, KPK Ajak Masyarakat dan Pemerintah Saling Kontrol Melalui Aplikasi JAGA 25 November 2020
TABLOIDJUBI.COM
- Pembelotan terhadap Wakil PM Tonga sebabkan kemenangan PM 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Siap-siap turun jabatan, Sekjen PIF kunjungi PM Fiji 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Menetap di permukiman informal, ribuan orang di Port Moresby akan digusur 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Partai oposisi Samoa yang baru terima dukungan mantan PM 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Sejumlah kalangan di Peguteng tolak vaksin Covid-19 15 Januari 2021 Islami Adisubrata
- 16 pejabat dan tokoh di Papua disuntik vaksin COVID-19 pada Jumat 15 Januari 2021 Alexander Loen
- Satu dunia lain gelanggang; papa petinju, anak pesepak bola 15 Januari 2021 Syam Terrajana
- Mantan cabup jadi tersangka kasus pidana pemilu di Mamberamo Raya 15 Januari 2021 ANTARA
- Maret, atlet NPC Papua lanjutkan TC 15 Januari 2021 Sudjarwo
- Anggota DPRD Nabire siap terima vaksin Covid 19 perdana 15 Januari 2021 Titus Ruban