Sinergi Legislatif dan Eksekutif, DPRK Jayapura Ketok Palu 14 Raperda untuk Tahun 2027

tvpapua.com, Jayapura, 07/11

JAYAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRK Jayapura, Sabtu (7/11/2026).

Sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disepakati untuk masuk dalam program strategis tersebut. Pengesahan regulasi ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPRK Jayapura melalui pidato yang dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Max Karubaba, SE.

Dalam pidatonya, Max menegaskan bahwa pembentukan serta perubahan regulasi ini merupakan langkah penting untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di wilayah hukum Kota Jayapura. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Rencana regulasi yang akan dibahas pada tahun anggaran 2027 ini terbagi menjadi dua jalur pengusulan, yakni hak inisiatif dari dewan dan usulan resmi dari pihak eksekutif (Pemerintah Kota).

5 Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Jayapura:

• Raperda tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.

9 Raperda Usulan Eksekutif Pemerintah Kota Jayapura:

• Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

• Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

• Raperda tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2028.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

• Raperda tentang Pemberian Nama-Nama Jalan dan Gedung Aset Pemerintah Kota Jayapura.

• Raperda tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Port Numbay.

• Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Jayapura.

• Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Pimpinan dewan mengapresiasi kemitraan solid yang terjalin antara legislatif dan eksekutif hingga berhasil mencapai progres signifikan ini. Namun, Max Karubaba mengingatkan agar seluruh pihak serius mengawal setiap tahapan pembahasan di tahun 2027 nanti.

“Kami mengharapkan adanya keseriusan dan tanggung jawab agar secara kelembagaan siap melaksanakan semua tahapan dengan benar. Produk hukum daerah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,” ujar Max tegas.

Ia memberikan catatan khusus kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, komisi-komisi dewan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan naskah akademis yang valid dan objektif demi melahirkan perda yang berbobot serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tempat yang sama, Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. H. Ir. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa Propemperda 2027 bukan sekadar daftar formalitas. Regulasi ini adalah instrumen perencanaan sistematis jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Rustan menjelaskan bahwa tahapan pembentukan perda harus melalui proses panjang yang taat asas, mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

“Proses perencanaan ini adalah tahap paling krusial sebelum undang-undang daerah disusun. Kami berharap produk hukum ini nantinya benar-benar membawa dampak nyata bagi pembangunan, roda pemerintahan, dan pembinaan masyarakat di Kota Jayapura,” tutupnya. (QB)