Bawaslu Papua Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Stakeholder PPS

tvpapua.com, Jayapura, 27/03

Merauke – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada stakeholder di Provinsi Papua Selatan berlangsung di Hotel Halogen Merauke, Senin (27/3/2023).

Pantauan TvPapua.com, peserta dalam kegiatan tersebut adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, Bawaslu Merauke dan sekretariat Bawaslu Merauke.

Mengangkat tema ‘peran stakeholder dalam pengembangan gerakan partisipatif pengawasan pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan’.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua melalui Koordinator Wilayah Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Nico Tunjanan dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, sosialisasi tersebut sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang aman dan damai.

“Kita punya tugas menentukan kemana arah bangsa sehingga menjadi tanggungjawab bersama mewujudkan pemilu 2024 baik presiden, legislatif, bupati/walikota berjalan aman dan damai,” ujarnya.

Menurut Nico, Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan menjadi indikator sukses pemilu di Tanah Papua.

Mengingat suguhan DOB, tak dipungkiri ada tingkat kerawanan pelanggaran semakin tinggi dalam perspektif Bawaslu.

“Sosialisasi yang menghadirkan pemerintah daerah,TNI-Polri ini bagian dari aksi kita bekerja. Sharing mewujudkan pemilu aman dan damai sesuai tugas masing-masing. Kita pastikan penyelenggara pemilu netral,” harapnya.

Dia mengakui, bekerja di Papua ini taruhannya adalah nyawa. Berdasarkan pengalaman menangani 29 kabupaten/kota, terjadi berbagai situasi dan tekanan yang tinggi.

Oleh karena itu, 11 tahapan politik pemilu 2024 yang dilalui diharapkan dapat berjalan sesuai harapan Papua Penuh Damai (Papeda).

“Mari kita hadirkan tali persaudaran dalam semangat satu hati satu tujuan menjadikan tahun politik di Papua Selatan tetap aman dan damai. Politik sesaat, keluarga persaudaraan adalah abadi,” ucap Nico.

Dikesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Plt Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam pemaparannya menuturkan, sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu sangat penting sebagai sharing pengalaman untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, stakeholder di Papua Selatan bisa memahami aturan tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pencalonan hingga pelaksanaan.

“Sosialisasi ini juga mengingatkan kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan pelanggaran pemilu serentak 2024 baik presiden, DPD, DPR RI, DPR Papua Selatan, DPR Kabupaten, gubernur dan bupati,” lugas lulusan APDN.

Salah satu pemahaman yang diberikan yaitu aturan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“ASN harus netral dalam pemilu. Kita ASN punya hak pilih, namun tidak boleh memihak kepada calon tertentu dan  tidak boleh ikut kampanye politik. Hak pilih kita, dituangkan dalam bilik suara,” tegas Agustinus Joko Guritno

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan mengungkapkan, Pemprov Papua Selatan mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan aman, lancar dan tanpa hambatan.

Terlebih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, DPR Provinsi, DPD dan DPR afirmasi untuk pertama kali akan terlaksana di Papua Selatan.

“Mari bekerjasama mendukung Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dengan baik, aman lancar, sukses dan kita cegah supaya tidak terjadi hambatan,” imbau Asisten I Sekda Papua Selatan.

Hal senada disampaikan Danramil 1707 05/Merauke, Mayor Inf Laharuni. Dia mengungkapkan, netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada merupakan amanat dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

TNI dilarang terlibat berkampanye memilih kandidat tertentu/kontestan pemilu termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun diluar tugas dan fungsi TNI.

TNI berupaya menciptakan ruang komunikasi yang efektif dan setara dalam lingkup kewenangan masing-masing institusi.

Mengelola hubungan dengan pemda harus ditangani secara profesional, berjarak tetapi dalam ruang koordinasi yang terjaga.

“Penyelenggara dengan pemangku kepentingan telah membangun sinergitas. Kita semua tentu ingin Merauke adalah zona aman pemilu. Pemilu sebelumnya telah dilalui dan terbukti, kamtibmas wilayah Merauke berjalan aman, kondusif dan terkendali,” sebut Danramil.

“Karena itu, tekad kita semua untuk berupaya bahu membahu menyukseskan pemilu serentak 2024,” imbuh Mayor Inf Laharuni.

Kasat Intelkam Polres Merauke, Iptu Putu Suta Arnaya dalam materinya mengatakan, Polri dalam hal ini Polres Merauke meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024 untuk terciptanya keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) yang kondusif.

Dia mengingatkan kepada penyelenggara pemilu agar berkomitmen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Sedangkan, peserta pemilu harus menjunjung tinggi etika dalam berpolitik dan nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi.

Kemudian, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya supaya berperan aktif dalam mencegah adanya politik identitas yang mengancan persatuan dan kesatuan NKRI.

“Kami Polres Merauke sudah melakukan upaya deteksi dini, memetakan atau mapping agar politik identitas antara lain isu sara dan rusuh tidak terjadi,” tandas Kasat Intelkam.

Sementara itu, Ketua panitia kegiatan, Maria Y Ibo menjelaskan, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada stakeholder di Provinsi Papua dimaksudkan sebagai langkah preventif dan membangun komitmen sekaligus pemahaman peran serta anggota kelompok masyarakat.

Dalam hal ini stakeholder terhadap proses pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Diharapkan, peserta mengetahui proses pengawasan pemilu dan pilkada. Mampu memberikan saran dan masukan dalam penguatan dan pengembangan serta peningkatan pengawasan partisipatif bagi anggota kelompok masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Maria Y Ibo, peserta sosialisasi terdorong untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dalam pengawasan partisipatif.

“Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” pungkas Kabag Pengawasan Bawaslu Papua. (Hidayatillah)