Komnas HAM Papua Minta Kodam Cenderawasih Transparansi Penanganan Kasus Mutilasi 4 Warga di Timika

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura/ QB

tvpapua.com, Jayapura, 06/09

JAYAPURA – Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey meminta pihak Kodam Cenderawasih transparan dalam menangani kasus mutilasi 4 warga Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu. 

Hal itu terjadi saat pihak Komnas HAM Papua meminta akses untuk menemui oknum TNI di Denpom Mimika, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.

“Tujuan kami mendapatkan mendapat akses untuk memastikan apakah enam terduga pelaku benar-benar berada dalam tahanan atau tidak, dengan alasan masih dalam proses hukum. Tapi permintaan kami tidak dipenuhi mereka (Denpom Mimika),” jelas Frits di Jayapura.

Frits mengatakan sangat menyangkan hal itu, lantaran kasus mutilasi ini sudah menjadi atensi Presiden Joko Widodo.

“Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah menyatakan, bahwa proses hukum terhadap oknum TNI yang terlibat akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Tapi apa yang menjadi instruksi dari Presiden dan Panglima tidak dijalankan oleh tingkat bawah,” ujarnya. 

Dari hasil rekonstruksi yang diikuti oleh Komnas HAM Papua di 10 TKP, diduga para pelaku sebelumnya sudah merencanakan aksi sadis tersebut.

Komnas HAM Papua juga meminta ada proses penegakan hukum, namun tidak mereduksi perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan para pelaku.

“Meski ada warga sipil yang diduga mengubah kesaksian, tetapi 90 persen dari proses perencanaan hingga mengeksekusi korban tidak bisa dibantahkan lagi,” ungkapnya. (QB)

%d blogger menyukai ini: