Dr. Martuama Saragi Resmi Jabat Kepala Perwakilan BPK Papua

tvpapua.com, Jayapura, 24/08

JAYAPURA – Dr. Martuama Saragi resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua menggantikan Arjuna Sakir, dalam Serah terima jabatan (sertijab) yang digelar, Senin22 Agustus 2022, berlangsung di Gedung Negara Dok V, Jayapura.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, ia menyampaikan apresiasi kepada Arjuna Sakir yang telah mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Papua selama kurang lebih 1 tahun dan sudah banyak membantu pemerintah daerah, khususnya mendorong peningkatan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Terimakasih karena sudah banyak membantu Pemerintah Daerah khususnya mendorong peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Menurutnya, sertijab ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisai dimana perubahan ini dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

“Tentunya dengan adanya perubahan ini, Gubernur Lukas Enembe berharap komunikasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Papua dan BPK Papua tetap terjaga dengan baik,”katanya.

Gubernur Lukas Enembe juga memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan BPK Papua atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2021, dimana sudah 20 Pemerintah Daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2021.

“Buktinya itu terlihat dengan semakin baiknya tata kelola keuangan di wilayah Papua. Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing,” jelasnya.

Diharapkan, Kantor Perwakilan BPK Papua dapat bermitra dengan para kepala daerah bersama dengan DPRP/DPRD untuk terus mendorong mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menyadari, bahwa tantangan didalam mengelola keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat di Papua juga menjadi salah satu hal yang perlu juga mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri,” tandasnya. (QB)