Ini Dukungan Pemuda Panca Marga kepada Polri dan Pemprov soal Masalah Papua

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Papua, Boy Markus Dawir/ Istimewa

tvpapua.com, Jayapura, 20/09

JAYAPURA – Pemuda Panca Marga (PPM) Papua, menyampaikan dukungannya kepada pihak keamanan untuk melakukan langkah hukum dan tugas pengamanan, pasca unjuk rasa tolak rasisme yang berujung anarkis di Kota Jayapura, pada 29 Agustus lalu.

Ketua PPM Papua, Boy Markus usai beraudiensi dengan Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, mengatakan, Polri sebagai institusi resmi mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh dalam memerikan rasa aman bagi masyarakat.

“Polri sebagai penanggungjawab keamanan betul-betul bisa menjaga ketertiban sehingga aktivitas masyarakat di Papua bisa berjalan seperti biasanya,” katanya, Jumat (20/09).

Menurut Dawir, masyarakat tak perlu menanggapi informasi negatif terkait keberadaan ribuan anggota BKO Brimob yang ditugaskan Mabes Polri di Kota Jayapura dan beberapa daerah lain di Papua. Mengingat, jumlah aparat keamanan di Provinsi Papua saat ini masih minim dibandingkan jumlah populasi penduduknya.

“Sehingga penambahan pasukan itu perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua, khususnya di Kota Jayapura ini,” ujarnya.

Menanggapi pemberitaan yang meminta aparat keamanan yang diperbantukan di Papua agar ditarik kembali ke wilayah tugas masing-masing, Dawir yang biasa disapa BMD ini menganggap hal tersebut adalah tidak tepat. Bahkan, ia mempertanyakan kembali soal hal tersebut.

“Siapa yang akan bertanggungjawab kalau aparat keamanan ditarik dari tanah ini jika aksi (kerusuhan) serupa terjadi lagi,” kata Dawir seraya menyampaikan agar aparat yang bertugas tidak bertindak di luar prosedur tetap.

BMD juga meminta pemerintah pusat agar menyerahkan wewenang seluas-luasnya bagi pemerintah Provinsi Papua dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Meski demikian, Pemuda Panca Marga juga mendorong Polda Papua dan jajarannya untuk menseriusi penanganan kasus korupsi yang menjangkiti berbagai lini di Papua.

“Jangan sampai ada laporan yang masuk ke Polda Papua ini lalu tidur. Ini juga yang membuat anti pati masyarakat kepada pemerintah dan aparat berwenang,” ujarnya. (PT)

%d blogger menyukai ini: