HMS Prihatin Gaji Satpam RSUD Yowari Tiga Bulan Tak Dibayar

Caption : RSUD Yowari Sentani, Kabupaten Jayapura/ La

tvpapua.com, Sentani-Jayapura, 27/03

Calon Wakil Gubernur Papua Habel Melkias Suwae (HMS) merasa prihatin dengan nasib 16 Satpam RSUD Yowari Sentani, Kabupaten Jayapura. Bagaimana tidak, HMS yang berpasangan dengan Cagub John Wempi Wetipo (JWW) pada Pilgub Papua 2018 ini, tersentak mendengar curahan hati keenam belas satpam itu, setelah mengetahui hak mereka berupa gaji tak dibayar pihak manajemen rumah sakit sudah tiga bulan ini.

HMS bertemu dengan para satpam itu setelah ditolak masuk ke dalam rumah sakit tersebut pada Selasa (20/3/2018) lalu. Saat itulah para satpam mengadu keluh kesahnya kepada mantan Bupati Jayapura dua periode itu.

Kepala Petugas Keamanan Rumah Sakit Yowari, Sulaiman Kaway menyebutkan dalam rencana anggaran belanja (RAB) diketahui bahwa gaji mereka sebesar Rp3,1 juta untuk perbulannya. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menerima gaji sebesar Rp2,6 juta.

“Ada selisih Rp500 ribu per orang. Jika dikalikan 16 orang, sehingga ada dana sebesar Rp 8 juta yang diduga dimakan oleh manajemen secara cuma-cuma,” kata Sulaiman kepada HMS.

Akibat permasalahan ini,16 orang petugas keamanan di rumah sakit tersebut mogok kerja.

Para petugas keamanan juga mengaku telah menyurati permasalahan ini kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitouw dan Komis C DPRD Kabupaten Jayapura.
“Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pak Bupati. Sementara Komisi C DPRD yang kami tanyakan kelanjutan kasus ini juga tak memberikan jawaban,” ungkapnya.

Merasa nasibnya tidak dipedulikan, keenambelas satpam mengambil langkah lain yakni mengadukan masalah ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Dari hasil penelusuran Disnaker setempat setelah memanggil CV Papua Jaya selaku penyalur petugas keamanan di RSUD Yowari, diduga bahwa pihak manajemen rumah sakit melakukan permainan dengan perusahaan tersebut.

“Ada dugaan manajemen Rumah Sakit Yowari bobrok dan ada permainan diantara mereka,” imbuh Sulaiman.

Sulaiman bersama para rekan satpamnya itu pun berharap kasus ini harus diselesaikan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku dalam UU tenaga kerja.

“Kami ini hanya masyarakat kecil. Jika gaji kami tak dibayarkan, bagaimana nasib anak-anak sekolah kami?”tanyanya.

Menanggapi aduan para satpam, Cawagub HMS menduga ada indikasi  penggelapan uang dalam kasus ini, sehingga pihak manajemen RSUD Yowari harus diaudit oleh KPK dan BPK.

“Ini harus disikapi, karena ada KPK dan BPK di negara ini. Kami minta dananya di audit dan diproses hukum. Kita bisa memfasilitasi hal ini. Tidak ada kompromi jika temuannya adalah korupsi dan KPK sudah masuk di Kabupaten Jayapura,” tegas HMS. [Qb]