Tekan Stunting, Pemkot Jayapura dan Kemendukbangga Papua Gencarkan Program ‘Genting’

tvpapua.com, Jayapura, 06/08

JAYAPURA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana bersama Pokja Advokasi di Aula Sian Soor, Kantor Walikota Jayapura, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pentahelix lintas instansi, BUMN, BUMD, swasta, dan media guna mempercepat penurunan angka stunting di ibu kota Provinsi Papua tersebut.

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si, menjelaskan bahwa pasca-transformasi kelembagaan menjadi kementerian, perluasan program kerja harus semakin mengakar di masyarakat. Pada tahun 2026 ini, program prioritas yang digenjot adalah Gerakan Ayah Asuh Cegah Stunting atau yang dikenal dengan istilah Genting.

“Program Genting ini masuk dalam agenda presiden karena merupakan gerakan swadaya murni yang sudah dirintis sukses sejak tahun 2025. Di tahun kedua berjalan ini, kami mendorong intervensi menyeluruh dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pentahelix, termasuk sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Sarles Brabar.

Sarles menambahkan, gerakan bapak/orang tua asuh di Papua saat ini capaiannya telah melebihi 50 persen berkat komitmen para kepala daerah. Berdasarkan data terbaru, angka stunting keseluruhan di wilayah Papua Raya berada di posisi 28%, dengan wilayah tertinggi berada di Mamberamo dan daerah pegunungan. Sementara untuk Kota Jayapura, trennya sudah jauh membaik di kisaran 12%, setelah bertahun-tahun sebelumnya sempat tertahan di angka 20-an%.

Kendati angka stunting di Kota Jayapura secara persentase menurun, tantangan besar justru ada pada rendahnya tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari, mengungkapkan bahwa persoalan klasik yang dihadapi adalah jumlah bayi dan balita yang datang ke Posyandu baru mencapai 25% dari total target sasaran.

“Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang diserahkan ke Satgas, jumlah stunting absolut kita di Kota Jayapura sebanyak 837 anak dari sekitar 6.600-an balita yang datang menimbang. Persoalannya, bagaimana dengan mereka yang tidak datang? Jangan sampai yang tidak ke Posyandu ini yang justru banyak stuntingnya,” kata dr. Ni Nyoman Sri Antari.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkot Jayapura memperluas keterlibatan pemangku kepentingan, mulai dari kementerian agama, pengurus gereja, masjid, hingga sektor perkantoran guna menggerakkan orang tua agar aktif membawa anaknya ke Posyandu.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.PA., memaparkan bahwa berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) per Juli, angka stunting riil yang tercatat di Puskesmas memang menurun menjadi 837 anak dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 936 anak.

Guna menekan angka tersebut, kementerian memberikan target khusus kepada DP3AKB untuk menjaring 181 sasaran yang harus mendapatkan orang tua asuh melalui skema intervensi selama 3 bulan.

“Kami bersyukur, dari target 181 anak, sebanyak 50 anak sudah langsung ditangani oleh Bank BRI melalui dana CSR mereka. Selain pemenuhan gizi, BRI juga membantu membangun 3 unit jamban sehat. Sisa target inilah yang hari ini kita bagikan dan koordinasikan kepada instansi lain serta BUMN/BUMD yang ada di Kota Jayapura,” jelas Betty Puy.

Selain penanganan anak stunting, DP3AKB juga fokus pada sektor pencegahan melalui pendataan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Merujuk pada hasil pendataan keluarga teranyar, tercatat ada sebanyak 14.425 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kota Jayapura yang wajib didampingi secara mobile melalui intervensi spesifik (nutrisi) maupun sensitif (non-nutrisi seperti sanitasi).

Betty menegaskan, peran media sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi kasus stunting yang terselubung. “Akses ke Posyandu itu wajib ditimbang dan diukur. Tanpa itu, kita akan menghadapi fenomena gunung es di lapangan,” pungkasnya. (QB)