Ketum Bara JP Dukung Langkah Gubernur Pemanfaatan Dana Cadangan untuk Pembangunan Papua Kekinian

tvpapua.com, Jayapura, 04/08

JAYAPURA – Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengalihkan dan memanfaatkan dana cadangan daerah demi kepentingan pembangunan mendesak mendapat dukungan positif. Langkah tersebut dinilai sah dan wajar mengingat situasi keuangan daerah saat ini sangat membutuhkan suntikan anggaran demi menggerakkan roda pembangunan bagi masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay. Menurutnya, kebijakan Gubernur bersama DPR Papua dalam mengoptimalkan dana simpanan daerah tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat dan rasional melihat kondisi kekinian di Bumi Cenderawasih.

Frans Ansanay menjelaskan, keberadaan dana cadangan ini bukan hal baru. Berdasarkan pengetahuannya, regulasi dana simpanan ini sudah ditetapkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu (Bas Suebu).

“Sepengetahuan saya, dana cadangan itu pertama kali ditetapkan di era Pak Gubernur Bas Suebu melalui Perdasi Nomor 1 Tahun 2010,” ujar Frans Ansanay di Jayapura, Selasa (4/8/26).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut terus dipertahankan dan berlanjut di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe. Namun, dalam dinamika pemerintahan saat ini, regulasi tersebut perlu diubah agar dana cadangan bisa segera dicairkan untuk membiayai program pembangunan yang mendesak.

Secara konsep, Frans menggarisbawahi bahwa dana cadangan pada hakikatnya adalah stok simpanan keuangan daerah. Dana ini sengaja disisihkan agar sewaktu-waktu bisa diambil sebagai dana talangan apabila kondisi keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedang mengalami penurunan.

“Namanya dana cadangan, dicadangkan untuk apa? Paling utama tentu untuk keperluan pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP),” tegas Ketum Bara JP tersebut.

Bagi Frans, langkah meredistribusi dana simpanan ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh Provinsi Papua yang minim PAD agar program pembangunan bisa berjalan untuk memenuhi kepentingan rakyat sebagai objek pembangunan.

Selain mendukung pemanfaatan dana cadangan internal, Bara JP juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keaktifan Gubernur Papua saat ini yang terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat.

“Kita melihat upaya-upaya Gubernur hari ini dengan melobi pemerintah di pusat dan menyampaikan segala kondisi daerah secara langsung, itu patut kita berikan apresiasi,” ungkapnya.

Namun, Frans mengingatkan bahwa setiap pergerakan birokrasi dan eksekusi program pembangunan ke depan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pencairan dana cadangan saat ini dirasa momentumnya sangat pas.

“Jika Gubernur bersama dengan DPR menyetujui dana cadangan ini diambil, menurut saya tidak ada masalah. Kondisi hari ini sangat tepat karena anggaran itu lebih sangat dibutuhkan di era Gubernur saat ini dibanding zaman-zaman sebelumnya,” tuturnya menutup wawancara.

Frans meyakini, masyarakat luas di Tanah Papua akan sangat mengerti dan mendukung penuh kebijakan ini selama tujuannya kembali pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat. (QB)