Sinergikan 10 Program Pokok dengan Asta Cita, TP-PKK Kota Jayapura Gelar Rakon 2026

tvpapua.com, Jayapura, 27/02

JAYAPURA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Jayapura secara resmi menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) Tahun 2026 di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (27/2/2026). Forum strategis ini difokuskan pada evaluasi mendalam serta penyelarasan program kerja PKK dengan visi-misi pemerintah daerah dan nasional.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi luas dari akar rumput, dihadiri oleh 15 pengurus TP-PKK Distrik, 75 pengurus Kelurahan, serta 42 pengurus Kampung. Guna memperkuat bobot materi, panitia menghadirkan narasumber ahli dari Sub Direktorat Pembinaan PKK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Evaluasi dan Sinkronisasi Anggaran

Wakil Wali Kota Jayapura, H. Rustan Saru, saat membuka acara menekankan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan.

“Rakon ini sangat penting untuk menentukan langkah pencapaian visi-misi pemerintah daerah maupun PKK. Kita mengevaluasi kebijakan yang telah lalu; mana yang perlu diteruskan dan mana yang harus diselesaikan persoalannya,” ujar Rustan.

Lebih lanjut, Rustan mengingatkan agar setiap Kelompok Kerja (Pokja) tidak hanya piawai merancang program, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran.

“Program harus selaras dengan RPJMD dan Asta Cita Presiden. Penting juga untuk memastikan alokasi anggaran tersedia, agar setiap rencana tidak hanya berhenti di atas kertas tetapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya.

Menyusun Program Berbasis Data Riil (bold)
Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menjelaskan bahwa output yang diharapkan dari Rakon ini adalah program kerja yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Tujuan utama kami adalah menyusun rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi riil Gerakan PKK di tingkat kota hingga kampung. Kita ingin mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK melalui kemitraan yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Nerlince.

Nerlince juga berpesan kepada seluruh kader untuk menyerap materi dari narasumber Kemendagri secara maksimal. Hal ini bertujuan agar dalam proses penyusunan program, PKK Kota Jayapura tetap berada pada koridor kebijakan nasional namun tetap memiliki sentuhan lokal yang kuat.

“Kami ingin anggota fokus, sehingga program yang dihasilkan nanti tidak keluar dari pedoman pusat dan dapat dijalankan secara maksimal untuk kesejahteraan keluarga di Kota Jayapura,” pungkasnya. (QB)