Pemprov Papua Dorong Penguatan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Terintegrasi

tvpapua.com, Jayapura, 27/05

Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi lintas sektor sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekda Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., dalam kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BKKBN Papua di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura, Senin (27/5/2025).

Dalam sambutan, Walilo menekankan, pentingnya pembangunan kependudukan sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, khususnya di Tanah Papua.

“Pembangunan kependudukan bukan semata soal menurunkan angka kelahiran atau kematian, tetapi menyangkut peningkatan kualitas hidup keluarga dan penyiapan generasi emas masa depan,” ujar Yohanes Walilo saat membacakan sambutan tertulis Pj Gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang secara khusus menyoroti isu-isu strategis di bidang kependudukan.

Dokumen strategis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 dirancang sebagai acuan utama dalam penentuan arah kebijakan serta program pembangunan lintas sektor. Dokumen ini akan diintegrasikan dalam RPJMD, RPJPD, dan RKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur juga menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak bertujuan membatasi jumlah anak, melainkan untuk mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Kita tidak dalam posisi membatasi jumlah anak karena tingkat kepadatan penduduk di Papua masih relatif rendah. Namun, pengaturan yang baik diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung secara seimbang dan terencana,” katanya.

Tantangan di Lapangan: Akses dan Keamanan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menyampaikan bahwa BKKBN saat ini sedang memperkuat akurasi data keluarga melalui digitalisasi dan verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses ini akan menjadi fondasi pelaksanaan Pendataan Keluarga 2025 (PK-25).

Namun demikian, Sarles mengakui bahwa terdapat sejumlah kendala, terutama di wilayah pegunungan dan beberapa daerah di Papua Tengah, yang terkendala faktor keamanan.

“Kami terus menjalin koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah agar seluruh tahapan pendataan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal,” ujarnya.

Pemerintah Pusat: Papua Butuh Data yang Kuat

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, M.Eng., M.Sc., menekankan bahwa efektivitas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 sangat bergantung pada tersedianya data yang valid, akurat, dan mutakhir.

“Papua harus memiliki basis data kependudukan yang kuat. Tanpa data, program dan intervensi akan berisiko tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal Papua, baik dari sisi demografi, geografis, maupun sosial budaya.

“Jangan samakan pendekatan di Papua dengan provinsi lain. Dibutuhkan strategi khusus, baik dalam komunikasi program maupun pendekatan ke masyarakat,” ujarnya.

Bonivasius mendorong seluruh pemangku kepentingan mulai dari Bappeda, OPD KB, hingga mitra pembangunan untuk bersinergi dan bekerja konsisten dalam mengawal implementasi peta jalan pembangunan kependudukan demi mewujudkan Papua yang sejahtera dan berdaya saing. (Rio)