Diklaim Sebagai Pesta Demokrasi Terseru, BEM Uncen Siap Kawal Pemilu 2024 Tanpa Anarkis

tvpapua.com, Jayapura, 28/01

Jayapura –  Ketua  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Simon Wantik  mengklaim, bahwa Pemilu 2024 mendatang bakal menjadi pesta demokrasi terseru dari tahun-tahun sebelumnya.

“Karena Pemilu 2024 nanti itu akan berbeda sehingga kami dari BEM Uncen tentunya sudah memiliki program kegiatan yang akan kami lakukan untuk mendukung Pemilu yang sukses dan aman, dan tentunya tanpa anarkis,” kata Simon di Jayapura, Sabtu (28/1/2023). 

Badan Eksekutif Mahasiswa, kata Simon, memiliki peran sebagai kontrol sosial yang diklasifikasikan ke dalam empat hal yakni, peran sebagai pengawas dan pemantau pemilu, peran sebagai fasilitator, peran advokasi, dan peran edukator.

Dia menjelaskan BEM Uncen sendiri telah memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Pemilu di beberapa daerah di Papua, yang mana  terjadi konflik hingga memakan korban jiwa.

“Intinya kita ingin membuat sesuatu untuk menekan agar konflik itu tidak berlangsung anarkis yang memakan korban lagi, baik antar pendukung di tataran masyarakat itu sendiri atau korban dari kalangan aparat keamanan,” ujarnya.

Ia berharap pesta demokrasi tahun mendatang nanti benar-benar berjalan baik sebagaimana harapan semua masyarakat Indonesia, lebih khususnya Papua. 

“Kita di Papua harus menunjukkan bahwa dengan Pemilu 2004 nanti ini Indonesia adalah negara demokrasi,” tegas mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen semester akhir ini. 

Tak hanya itu,  terkait hajatan Pemilu 2024, BEM Uncen juga tentu mengantisipasi penyusup-penyusup atau penumpang gelap dalam setiap  aksi mahasiswa di lapangan. 

“Karena penyusup-penyusup ini lah yang dapat membuat konflik yang mengancam kondusifitas kamtibmas. Makanya kita harus benar-benar selektif dan tingkatkan koordinasi,” ucapnya.

Masih dikatakan Simon salah satu kegiatan BEM Uncen yang paling penting adalah soal mendorong penghapusan sistem Noken dalam Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya sudah seharusnya penyelenggara Pemilu menerapkan sistem one man one vote (satu orang satu suara) dalam menyalurkan hak suara. 

“Perhatian kami lebih khusus di 3 wilayah provinsi DOB untuk tidak lagi menggunakan sistem Noken dalam pemilihan,” tegasnya.

Simon menuturkan, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga menghargai  demokrasi  dalam Pemilu dengan pemilihan one man one vote. 

“Karena  menurut kami selama ini sistem Noken menjadi sumber konflik sehingga banyak korban yang berjatuhan dalam setiap Pemilu mulai dari Pileg, Pilkada hingga Pilpres. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia itu harus kita hindari untuk mencegah aksi anarkis,” tuturnya. (*)