Gelar Dialog Publik, USAID Kolaborasi Hasilkan Rekomendasi Pelaksanaan Otsus Responsif Gender

tvpapua.com, Jayapura, 14/12

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program USAID Kolaborasi menggagas kegiatan Dialog Publik bertajuk “Mendengar Suara Perempuan pada Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Responsif Gender”. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (13-14 Desember 2022), di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura. 

Dialog tersebut menghasilkan rumusan rekomendasi yang akan diteruskan pada pemerintah daerah terkait, Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Layanan Pemerintah, Transparansi Anggaran & Partisipasi Masyarakat, serta Usulan Pemenuhan Bantuan Hukum agar pelaksanaan Otsus dapat lebih berpihak terhadap perempuan dan kaum rentan. 

Turut ambil bagian dalam kegiatan itu, 100 orang peserta yang terlibat aktif dalam merumuskan rekomendasi tersebut. Mereka terdiri dari dari perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, pemuda, penegak hukum, jurnalis, forum penyandang disabilitas dan para pemerhati isu perempuan di Kota maupun Kabupaten Jayapura.

Perempuan, anak, serta kaum rentan menjadi salah satu elemen masyarakat yang menjadi perhatian dalam keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) pada kerangka Otonomi Khusus (Otsus). 

Kendati demikian, data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat terendah secara nasional. Indikator tersebut dapat berarti advokasi serta pembangunan daerah saat ini belum cukup berpihak pada kualitas hidup perempuan Papua. 

“Melalui Program USAID Kolaborasi, kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus. Dari sisi masyarakat, kami juga akan mendukung peningkatan pemahaman sejauh mana penggunaan dana Otsus bermanfaat dan berdampak pada mereka. Dengan demikian, seluruh pihak bisa mengupayakan pengelolaan dana Otsus secara lebih tepat sasaran,” kata Caroline Tupamahu, Chief of Party (Ketua Program) USAID Kolaborasi, Rabu (14/12). 

Lebih lanjut Caroline menambahkan bahwa kegiatan dialog publik ini diinisiasi untuk memberikan ruang diskusi dan membangun kebersamaan persepsi terkait situasi yang terjadi pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Sementara itu, Nius Wenda selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, menyampaikan bahwa salah satu tantangan pembangunan selama ini adalah belum adanya titik temu antara proses perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. 

“Sangat penting untuk kebutuhan masyarakat bisa disampaikan, agar kita dapat menyelesaikan persoalan”, katanya. 

Mewakili pemerintah provinsi, Nius juga menyampaikan apresiasi kepada peran yang dilakukan WVI melalui program USAID Kolaborasi selaku penyelenggara kegiatan. 

Pada kegiatan ini, USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan kelompok pemerhati masyarakat seperti LP3A Papua, LBH Papua, KIPRa dan LBH APIK Jayapura. 

USAID Kolaborasi merupakan Program Inisiatif Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Program ini mendapatkan pendanaan oleh Pemerintah AS sebesar 10 juta dolar AS selama lima tahun. (QB)