KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua Lewat JAGA

tvpapua.com, Jayapura, 30/11
JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal implementasi rencana aksi pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA.
Hal tersebut sebagai tindak lanjut kegiatan Sosialisasi Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat yang berlangsung selama dua hari 24-25 November 2020.
Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, mangatakan, rencana aksi yang menjadi output dari kegiatan sosialisasi tersebut bakal dimulai pada Desember 2020 hingga setahun kedepan.
“Setelah itu, KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengukur tingkat keberhasilan aksi yang dijalankan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat,” ucap Ipi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/11).
Pada kegiatan sosialisasi, sebanyak 284 peserta turut mengambil bagian, terdiri dari mahasiswa, komunitas, media dan masyarakat umum telah mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi dengan memanfaatkan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia atau dikenal JAGA yang dikelola KPK.
“Para peserta dibagi ke dalam kelas-kelas kecil berdasarkan tiga kategori sektor layanan publik yaitu pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial serta anggaran daerah dan anggaran kampung yang menjadi peminatan peserta. Lalu, dikelompokkan lagi berdasarkan wilayah peserta yaitu Papua, Papua Barat dan Jayapura – Merauke. Sehingga, didapatkan sembilan kelompok peserta,” ujarnya.
Lebih lanjut Ipi menjelaskan sembilan kelompok tersebut kemudian mengidentifikasi permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di Papua terkait tiga kategori sektor layanan publik itu dan menyusun rencana aksi sebagai upaya pencegahan korupsi.
Dari sembilan kelompok tersebut, Ipi menjelaskan, disepakati permasalahan yang paling mendasar pada tiap sektor. Di sektor anggaran daerah dan desa, persoalannya adalah terkait minimnya pengawasan dalam transparansi anggaran kampung. Selain itu, peserta juga menemukan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dana desa.
Sementara pada sektor pendidikan, tutur Ipi, permasalahan yang diidentifikasi adalah minimnya sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada distribusi guru yang kurang merata. Selain itu, rendahnya transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Sedangkan, dua permasalahan pada sektor kesehatan dan bansos yang paling banyak dikeluhkan adalah tidak tersedianya obat-obatan dan tenaga medis di fasilitas kesehatan masyarakat (faskesmas), dan minimnya data penerima bansos. Salah satunya disebabkan data yang belum dimutakhirkan,” katanya.
Pada sektor anggaran daerah dan desa misalnya, masyarakat mendorong pemanfaatan aplikasi JAGA serta membentuk relawan dalam pengawasan anggaran kampung. Sedangkan dari sisi pemda akan mendukung dengan mewajibkan transparansi data di setiap kampung.
Untuk sektor pendidikan, lanjutnya, aksi yang akan dilakukan masyarakat adalah melakukan kolaborasi dengan pemda dan perguruan tinggi untuk menjadi tenaga pengajar bagi sekolah yang kekurangan guru.
“Selain itu, bekerja sama dengan relawan guru, serta mengaktifkan fitur diskusi di menu JAGA. Terkait dana BOS, masyarakat didorong untuk lebih aktif memanfaatkan data yang disajikan dalam aplikasi JAGA. Sementara, pemda secara bersama-sama akan mendorong perbaikan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik agar lebih sejahtera dan aktif melakukan pengkinian data pendidikan terutama dana BOS,” terang Ipi.
Pada sektor kesehatan dan bansos, Ipi menyampaikan, rencana aksi masyarakat adalah meneruskan keluhan terkait penyaluran bansos melalui aplikasi JAGA dan berperan aktif untuk mengecek data penerima bansos.
“Korupsi terjadi karena ketertutupan dan ketiadaan transparansi. KPK berharap dengan pelibatan dan peran aktif masyarakat melakukan pengawasan bersama akan menutup potensi korupsi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik,” tandasnya.(QB)
- Nov, 30, 2020
- Author: Mario
- Categories: Berita
- No Comments.
News
- Mengusung Tema Budayaku Jati diriku Mamberamo Raya Gelar Pesta Budaya 2 3 Januari 2021
- Dewan Kesenian Tanah Papua Hadiri Pembentukan Dewan Kesenian Mamberamo Raya 2 Januari 2021
- Diduga Cemari Lingkungan, Walhi Papua Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Masyarakat Kapitiau 18 Desember 2020
- Anggota DPD RI Otopianus Tebai Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Nabire Terapkan Protokol Kesehatan 9 Desember 2020
- 500 Relawan Covid-19 Mengikuti Pelatihan 30 November 2020
- KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua Lewat JAGA 30 November 2020
- Wagub: Masyarakat Papua Tidak Menolak Vaksin Covid-19 27 November 2020
- Pemprov Papua Terima DIPA dan TKDD 2021 Sebesar Rp.44,2 Triliun 26 November 2020
- Kunjungi Papua, Menko PMK Akan Cek Penyaluran Bansos 26 November 2020
- Cegah Korupsi, KPK Ajak Masyarakat dan Pemerintah Saling Kontrol Melalui Aplikasi JAGA 25 November 2020
TABLOIDJUBI.COM
- Pembelotan terhadap Wakil PM Tonga sebabkan kemenangan PM 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Siap-siap turun jabatan, Sekjen PIF kunjungi PM Fiji 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Menetap di permukiman informal, ribuan orang di Port Moresby akan digusur 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Partai oposisi Samoa yang baru terima dukungan mantan PM 15 Januari 2021 Elisabeth Giay
- Sejumlah kalangan di Peguteng tolak vaksin Covid-19 15 Januari 2021 Islami Adisubrata
- 16 pejabat dan tokoh di Papua disuntik vaksin COVID-19 pada Jumat 15 Januari 2021 Alexander Loen
- Satu dunia lain gelanggang; papa petinju, anak pesepak bola 15 Januari 2021 Syam Terrajana
- Mantan cabup jadi tersangka kasus pidana pemilu di Mamberamo Raya 15 Januari 2021 ANTARA
- Maret, atlet NPC Papua lanjutkan TC 15 Januari 2021 Sudjarwo
- Anggota DPRD Nabire siap terima vaksin Covid 19 perdana 15 Januari 2021 Titus Ruban