KPK Ajak Warga Papua Berperan Aktif Cegah Korupsi

tvpapua.com, Jayapura, 21/11

JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mensosialisasikan Program Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Wilayah Papua dan Papua Barat pada 24 – 25 November 2020, pukul 08.00 – 14.00 WIB secara Daring.

Aplikasi JAGA yang diluncurkan sejak Desember 2016 merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan asset negara, yang dapat diunduh melalui telepon seluler berbasis android.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPK dengan Kerja sama Internasional Jerman – Indonesia (GIZ) serta pemerintah daerah Papua, Papua Barat dan segenap organisasi serta tokoh masyarakat.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan nanti, diharapkan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat dapat ikut serta berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kegiatan ini terbuka untuk umum, bagi warga Papua dan Papua Barat yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri melalui tautan https://tinyurl.com/JAGAPapua paling lambat Minggu, 22 November 2020 pukul 12.00 WIT,” jelasnya.

Diterangkan, sosialisasi tersebut bertujuan sebagai penjajakan untuk membangun gerakan anti korupsi di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan platform JAGA.KPK, juga ingin mendorong partisipasi masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam pencegahan korupsi.

“Selain itu, melalui sosialisasi ini, KPK juga ingin mengembangkan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pencegahan korupsi khususnya di tanah Papua,” terangnya.

Ia menyebutkan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh elemen bangsa. Melalui platform JAGA, KPK mengajak segenap masyarakat di Papua dan sekitarnya memahami bahaya korupsi dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Beberapa materi sosialisasi yang akan diberikan di antaranya terkait tantangan penanganan korupsi di Papua dan Papua Barat serta anggaran daerah dan dana kampung. Selain itu, juga akan dibahas tiga sektor layanan publik lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial.

Sebagai Narasumber yang terlibat dalam kegiatan antara lain perwakilan pemerintah daerah, yaitu Inspektorat Papua dan Papua Barat; Kepala dinas Pendidikan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Sosial Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Kesehatan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat.

Dari organisasi non pemerintah atau NGO, di antaranya adalah Ketua Sinode GKI di Tanah Papua; Ketua KIPRA Papua; dan Ketua Kampak Papua.

Sementara dari KPK akan turut hadir memberikan materi adalah perwakilan dari Koordinator Wilayah (Korwil) KPK dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.

“KPK berharap melalui rangkaian kegiatan webinar, paparan dari berbagai narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD), di akhir kegiatan dapat dirumuskan rencana aksi atas permasalahan pada sektor-sektor tersebut,” tandasnya. (QB)