Relaksasi Kontekstual Papua Diperpanjang Hingga 31 Juli 2020

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/ Istimewa

tvpapua.com, Jayapura, 04/07

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memutuskan kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD) Kebijakan tahap ke-8 Relaksasi Kontekstual Papua tahap ke-3.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal usai memimpin rapat bersama Forkopimda Provinsi Papua, di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (03/07), kepada wartawan mengatakan Hal terpenting dalam relaksasi tahap ke-3 ini yakni wewenang secara umum di berikan kepada Bupati dan Wali kota menentukan kebijakan baik secara preventif maupun kuratif dalam menangani Covid-19 sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing.

“Relaksasi tahap ke-3 ini tidak lagi dilakukan tiap dua minggu tetapi langsung satu bulan, berlaku selama 28 hari, dua kali masa inkubasi¬† dari tanggal 4 – 31Juli 2020, ada 10 poin penting didalamnya, salah satunya memberi wewenang umum kepada bupati dan wali kota supaya mereka bisa mengambil hal-hal yang dirasa perlu dalam menangani Covid-19 didaerahnya,” katanya.

Wagub menjelaskan relaksasi ini juga berlaku untuk transportasi udara dan laut, tetapi tetap menjalankan Protokol Kesehatan dan Norma-norma yang berlaku.

“Hal-hal yang menyangkut penerbangan maupun laut, kita tetap berikan kelonggaran, tetapi secara selektif, standar prosedur harus tetap dijalankan bukan saja protokol kesehatan tetapi juga norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” Jelasnya.

Diterangkan arah kebijakan PSDD mengutamakan dan memprioritaskan keselamatan masyarakat Papua dengan titik berat pada penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-19 berbasis masyarakat.

“Kebijakan tahap VII bertemakan Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 Kontekstual Papua,” terangnya.

Masing-masing bupati dan wali kota atau asosiasi bupati wali kota di 5 wilayah adat bertanggungjawab sebagai pengendali dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing serta Pemerintah Provinsi Papua mendukung penanganan Covid-19 di kabupaten/kota secara selektif.

Termasuk pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan kerja sama lintas sektor tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19.

“Untuk itu perlu dilakukan penguatan dan kemandirian masyarakat dengan membangun potensi dan keunggulan masyarakat saling membantu dan gotong-royong melalui pembentukan kampung tangguh dan RT/RW tangguh Covid-19 yang menjadi basis pemutusan mata rantai penularan Covid-19,” ujarnya.

Tinal juga meminta agar fasilitas kesehatan seperti puskesmas diefektifkan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan umum dengan mengoptimalkan fasilitas laboratorium, klinik swasta untuk pemeriksaan Rapid Test.

Lebih lanjut Dia menyampaikan, rumah sakit pemerintah maupun mitra wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi pelayanan umum, pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

“Pemerintah Provinsi Papua mendukung peningkatan fungsi rumah sakit antara lain Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebutuhan air bersih, peningkatan daya listrik, peralatan test PCR dan Fasilitas kesehatan lainnya serta memastikan pemenuhan tenaga medis, baik jumlah maupun keahlian yang di butuhkan serta pemberian insentif dan akomodasi bagi seluruh tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19,” pungkasnya. (QB)

%d blogger menyukai ini: