Mendikbud Percepat Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

tvpapua.com, Jayapura, 25/09

Jayapura – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua, Senin (23/09).

Muhadjir menyatakan bahwa pembentukan tim ad hoc ini penting untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat.

“Untuk mempercepat peningkatan angka partisipasi. Kemudian juga untuk mempercepat pencapaian dari delapan standar nasional pendidikan itu,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy, dalam rilis yang diterima tvpapua.com.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.

“Karena pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor pendidikan saja. Misalnya Kemendikbud sudah membangun unit sekolah baru, tetapi akses jalannya harus dibangun PU, nanti listriknya oleh ESDM, dan akses informasinya oleh Kominfo,” ujar Muhadjir.

Mendikbud menegaskan, agar kinerja tim tersebut harus terukur dan memiliki target yang jelas. Selain itu, tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 ini juga harus mampu memetakan daerah-daerah yang benar-benar tertinggal dibanding yang lain.

“Saya tugaskan pejabat eselon I, pak James Modouw yang orang Papua asli untuk lebih banyak di sini mengoordinasi semua kegiatan di lapangan. Jangan hanya katanya, berdasarkan persepsi, tapi betul-betul lihat fakta di lapangan dan data riil. Ini satu-satunya provinsi yang langsung dikomandani oleh pejabat eselon I Kemendikbud,” kata Muhadjir Effendy.

Menurut Mendikbud, penggunaan anggaran pendidikan baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun program pemerintah pusat melalui Kemendikbud dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Sementara itu, Staf Ahli Mendikbud bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw mengatakan, bahwa secara umum dua tugas besar yang diemban tim percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat adalah koordinasi dan fasilitasi.

“Kita lakukan pembinaan pusat terhadap provinsi. Kemudian memfasilitasi provinsi membina kabupaten/kota sesuai dengan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan,” ujarnya.

Beberapa program yang akan difokuskan untuk Papua dan Papua Barat di antaranya adalah penyediaan sekolah satu atap berpola asrama yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.

“Intervensi penyediaan sekolah sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu kita prioritaskan dulu. Kita coba selesaikan tahun ini,” kata James.

Kemudian penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar.

Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan peramu, kurikulum masyarakat perdesaan, dan kurikulum masyarakat perkotaan. Penguatan dalam bentuk bimbingan teknis implementasi dan pendampingan akan terus dilakukan.

“Pembinaan mutu guru juga dilakukan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran,” ujar James Modouw.

Fasilitasi akses pendidikan bagi kelompok marjinal juga terus dilakukan pemerintah pusat. Dicontohkan James, saat ini dukungan diberikan melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) serta Kartu Indonesia Pintar kepada putra Papua dan Papua Barat.

Selain pihak pemerintah daerah, Kemendikbud juga terbuka untuk melakukan fasilitasi bagi dukungan publik untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, maupun berbagai program kemitraan. (QB)