Bangunan Pemerintah Yang Hangus Terbakar, Akan di Rekonstruksi PUPR

tvpapua.com, Jayapura, 10/09

JAYAPURA – Bangunan milik pemerintah yang hangus terbakar pada 29 Agustus lalu, akan direkonstruksi total oleh Kementrian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya. Negara, menyediakan anggaran sebanyak Rp100 Miliar lebih untuk membangun empat kantor milik pemerintah tersebut dalam waktu dekat. 

Kepala Balai Pelaksana Prasarana dan Permukinan Wilayah Papua, Dirjen Cipta Karya, Kementrian PUPR, Corneles Sagrim mengatakan empat bangunan kantor pemerintah tersebut masuk dalam kategori rusak berat sehingga harus dilakukan pembongkaran total. Empat bangunan itu, Gedung MRP, Kantor KPU, Balai Kerja Lapas Kelas II Abepura, dan Kantor Bea Cukai. 

“Secara struktur sudah kena dan menggangu dari sisi keselamatan dan bangunan maupun penggunanya, sehingga empat bangunan ini harus di rombak total, termasuk gedung MRP masih menunggu hasil pemeriksaan Balitbang PUPR apakah masih bisa digunakan kolongnya, jadi tunggu analisisnya,” katanya, Senin (09/09) malam. 

Ia menyebut, rancangan anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan kantor tersebut masing-masing untuk Kantor KPU perkiraan dana yang digunakan sebesar Rp35,4 Miliar dengan struktur bangunan dua lantai. Kantor Bea Cukai dengan rancangan anggaran Rp20,3 Miliar, Aula MRP sebanyak Rp35,7 Miliar dan Lapas Kelas II Abepura sebesar Rp8,1 miliar. 

Ia juga mengatakan, pihaknya hanya melakukan rekonstruksi bangunan pemerintah, meski ada dua gedung perkantoran yang direncanakan akan dilakukan pembangunannya di luar lahan bangunan sebelumnya.

“Prinsipnya kita hanya memperbaiki bangunan yang terkena dampak dari aktifitas massa dalam waktu cepat, agar aktifitas pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan. Terkait bangunan baru diluar dari lahan bangunan sebelumnya, itu nanti jangka panjang selanjutnya,” ujar Corneles.

Dirinya mengaku, pihaknya hanya lakukan penanganan untuk bangunan pemerintah, Sebagaimana penyampaian Menteri, tindak lanjut penanganan dampak demonstrarsi anarkis tersebut terbagi dua klaster yakni terkait dengan kantor pemerintahan dan bangunan atau rumah warga termasuk usaha-usahanya.

“Yang sudah pasti di tangani saat ini terkait bangunan pemerintah,” katanya.

Sementara untuk penanganan kerugian masyarakat yang terdampak bencana dari aksi demo pekan lalu, kemungkinan ditangani oleh BNPB pusat. Memang, lanjutnya dari BNPB meminta payung hukum atau instruksi presiden untuk penanganan kerugian masyarakat tersebut. 

“Sementara masih berproses di pusat. Tapi pada intinya pak Presiden prinsipnya setuju, besaran berapa dan penanganan seperti apa itu teknis dari BNPB intinya sudah ada perintah presiden untuk rekonstruksi,” ujarnya. (MD)