Minimalisir Korupsi, KPK Anjurkan Pembayaran Pajak Dilakukan Online

tvpapua.com. Jayapura (24/07)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganjurkan, agar semua pembayaran pajak di Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Papua harus dilakukan secara online, untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
“Tak boleh lagi pungut pajak dari rumah ke rumah (dor to dor), tapi semua pembayaran harus secara online. Kalau kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kerja tak becus, lebih baik diganti orang lain saja,” kata Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adliansyah Malik Nasution di sela-sela Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Rabu (24/07).
Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua ini juga dihadiri Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, Kepala Bappenda Provinsi Papua Gerson Jitmau, SH, MM, Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adliansyah Malik Nasution, Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Papua Maruli Tua, para Kepada SKPD di lingkungan Pemprov Papua, Staf, sejumlah perwakilan BUMD Papua seperti Bank Papua, PD Irian Bhakti, sayangnya, sejumlah BUMD lainnya justru tak hadir.
KPK menyayangkan bahwa BUMD selain Bank Papua semuanya telah mengalami kondisi pailit. Padahal penyertaan modal Pemprov Papua cukup besar. Untuk itu, tuturnya, pihaknya menganjurkan perlu adanya komunikasi, baik antar Bappenda Provinsi dan Perwakilan UPTD di Kabupaten/Kota, guna mengoptimalkan Tupoksi UPT.
KINERJA BAPPENDA BURUK
Adliansyah menyampaikan, KPK juga memberi sorotan tajam terhadap kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bappenda di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua.
Pasalnya, Bappenda Provinsi Papua dan UPTD Bappenda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua, dianggap kurang optimal dalam mengelola pendapatan daerah. Sehubungan pajak ada dua hal pokok, tukas Adliansyah, yakni mengintensifkan yang sudah ada dan mengekstensifkan yang baru.
Dikatakan, sebagaimana laporan yang dipresentasikan Kepala Bappenda Provinsi Papua Gerson Jitmau, ada sejumlah poin yang dikritisi KPK yakni terkait pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan milik Pemprov Papua, yang ternyata banyak menunggak pajak, retribusi dan Pajak Air Permukaan (PAP), yang tak memberikan progres signifikan.
Dimana tak ada inisiatif mencari potensi PAP lainnya, selain PT. Freeport Indonesia, PDAM, PLTA Walesi dan lainnya. Padahal masih banyak potensi PAP lainnya yang bisa digali untuk mendatangkan PAD.
“Saya minta Bappenda Papua serius menangani masalah ini, karena Bappenda seharusnya tahu aturan, dan berbuat sesuatu. Sebab berbeda dengan SKPD lainnya, Bappenda melakukan upah pungut pajak. Sekarang mereka pungut pajak atau tidak,” ujarnya.
Menurut dia, lembaga atau instansi harus memiliki aturan, orang, dan sistem yang dijalankan. Ketiganya harus berjalan simultan dan profesional.

SUDAH MAKSIMAL
Sementara itu, Kepala Bappenda Papua Gerson Jitmau mengaku pihaknya sudah bekerja maksimal dalam mengelola pendapatan daerah. Pasalnya, pajak daerah Provinsi Papua tahun 2019 mencapai Rp 1 Triliun.
“Walau pegawai hanya 200 orang. Capaian kinerja kita terukur bahwa pendapatan sudah naik, apalagi Freeport mau bayar PAP,” ujarnya.
Gerson mengakui adanya kendala terkait masalah kondisi geografis Papua yang menyulitkan petugas untuk melakukan penagihan pajak maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Jitmau menambahkan, pihaknya mengharapkan kesadaran masyarakat, untuk membayar pajak. “Kami berharap dengan adanya pendampingan KPK ini, kami bisa lebih mengoptimalisasikan PAD di waktu mendatang,” katanya. (QB)
- Jul, 24, 2019
- Author: Bebo
- Categories: Berita
- No Comments.
News
- BI Papua Sedia Uang Tunai Rp 4,2 Triliun Untuk Kebutuhan Natal & Tahun Baru 6 Desember 2019
- Menkes Kunjungi RSUD Jayapura 3 Desember 2019
- Rumah Sakit Provita dan RSUD Mimika Pelayanan Terbaik di Papua 3 Desember 2019
- Penjelasan BPJS Kesehatan Tentang Rasionalisasi Iuran 26 November 2019
- Pertamina Resmikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) DEO Sorong 25 November 2019
- Bangun Sinergitas, OJK Papua dan Papua barat Gelar Media Gathering 20 November 2019
- Menjadi Energi Penggerak Masa Depan Bangsa, PEN 4 Hadir di Jayapura 20 November 2019
- Kepala BKKBN: Kami Siap Lakukan Perubahan Jika Istilah KB Berkonotasi Negatif 20 November 2019
- Program KB di Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal 20 November 2019
- Pemprov Papua Minta Masyarakat Waspada Tumpahan Limbah Merkuri dari PNG 20 November 2019
TABLOIDJUBI.COM
- Pasar Rakyat Port Numbay untuk wadah kemandirian masyarakat 7 Desember 2019 Ramah
- Sensus Penduduk di Papua akan berbasis online tahun depan 7 Desember 2019 Ramah
- Horison Grup Indonesia gelar aksi donor darah di Kota Jayapura 7 Desember 2019 Ramah
- FSBDSOAP Nabire minta PT Nabire Baru penuhi hak buruh 7 Desember 2019 Titus Ruban
- Galanita Persipura Tolikara bertekad memenangkan leg kedua menuju final 7 Desember 2019 Jean Bisay
- Mandacan dan BNPP lakukan kunjungan kerja ke Pulau Fani 7 Desember 2019 Hans Kapisa
- Mandacan: Kalau Kapolda sudah diganti, kami bisa apa? 7 Desember 2019 Hans Kapisa
- Bantuan hibah tiga OPD diserahkan Mandacan di Sorong 7 Desember 2019 Hans Kapisa
- Keajaiban dan Kekejaman Pasir Putih di atas “Langit” 7 Desember 2019 Admin Jubi
- Infografis : Penangkapan 1 Desember 2019 7 Desember 2019 Admin Jubi