IJTI Papua Gelar Lokakarya Percepatan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Papua
Caption : IJTI gelar Percepatan KSP di Provinsi Papua
tvpapua.com, Jayapura, 27/01
Sewindu Setelah Pencanangan Kebijakan Satu Peta, dan setahun setelah PerpresNo.9/2016, oleh Presiden Jokowi, Pelaksanaan KSP masih berjalan lambat. Salah satu kendala terbesar KSP adalah sinkronisasi kewenangan berbagai instansi pemerintah yang masih menafsirkan status, hak guna, dan kepemilikan lahan menurut kepentingan masing-masing.
Belum diakuinya Satu Peta sejati sebagai satu-satunya acuan pemetaan lahan di Indonesia memberi celah bagi praktek-praktek korup yang merugikan rakyat dan negara dalam tata kelola lahan. di Papua khususnya, tumpang tindih status dan perizinan lahan ini kerap melatari permasalahan seperti Kekerasan terhadap masyarakat adat dan petani kecil akibat perebutan lahan, Kebakaran hutan dan lahan gambut, Kekeringan dan kehilangan sumber air karena kerusakan lahan gambut, Tumpang tindih lahan konsesi industri dengan kawasan konservasi atau hak ulayat masyarakat, serta Pembakaran / Penjarahan aset perusahaan karena sengketa lahan dengan rakyat.
Untuk itu Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Pengda Papua Melihat Hal ini Sangat Penting sehingga IJTI Papua Menyelenggarakan Lokakarya yang di beri tema “ Satu Nusa, Satu Peta” Mengawal implementasi kebijakan satu peta di provinsi Papua, Yang Berlangsung di Hotel Grand abe Sabtu 27 Januari 2018.
Ketua IJTI Papua Meirto Tangkepayung Saat Membuka Kegiatan Lokakarya Mengatakan Rendahnya kesadaran akan relevansi dan urgensi isu lahan, publik Provinsi Papua belum sepenuhnya diberdayakan untuk menuntut tata kelola lahan yang transparan dan berkeadilan.
“Disinilah dibutuhkan peran jurnalis Provinsi Papua untuk mengakrabkan publik dengan isu tata kelola lahan dan Kebijakan Satu Peta, sehingga lokakarya dan beasiswa jurnalistik mengenai Percepatan KSP ini dimaksudkan untuk mengajak rekan jurnalis Provinsi Papua mendalami akar permasalahan tata kelolalahan diPapua dan visi pemerintah untuk menanggulangi nya melalui Kebijakan Satu Peta yang partisipatif,inklusif,dan konsultatif untuk seluruh pemangku kepentingan atas lahan di Indonesia” katanya.
Lokakarya ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis Papua dalam memahami dan mengedepan kan urgensi isu tata kelolalahan, serta kualitas peliputan investigasi oleh media lokal, diharapkan lokakarya ini dapat mengembangkan kemampuan jurnalis untuk Mendalami dan membangun kepentingan publik Papua atas KSP dan tata kelola lahan, Berperan aktif mengadvokasikan tata kelola lahan yang transparan, bersih dari korupsi, beretika, berkeadilan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta meningkatkan kualitas jurnalistik mendalam mengenai Kebijakan Satu Peta dengan menjunjung KodeEtik Jurnalistik.
“ kami IJTI berharap teman teman wartawan usai mengikuti lokakarya ini bisa memahami dan ikut mengawal implementasi dari KSP ini, khusus nya di Provinsi Papua” ujar Jurnalis dari VIVA grub tersebut.
Hadir dalam lokakarya ini sebagai Pemateri Adalah Perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Papua, Ibu Verra Wanda. Bapak Zadrak Wamebu Dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Bapak Sunu Dyantoro Redaktur Utama TEMPO, sebagai moderator dan Bapak Iksan Prabowo dari staf khusus sekertariat KSP Kementrian koordinator ekonomi serta Bapak Bani Susilo dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
Selain menggelar Lokakarya, IJTI Papua juga memberikan kesempatan beasiswa bagi peserta lokakarya, Beasiswa sejumlah lima juta rupiah akan di berikan kepada peserta yang tertarik untuk membuat liputan tentang kebijakan satu peta.
“ Buat peserta yang tertarik untuk meliput tentang KSP bisa membuat TOR liputan nya, nanti kami dan Mentor lokal akan Membimbing, bagi peserta yang TOR nya menarik akan kami berikan beasiswa untuk menunjang peliputan nya”, kata sekretaris IJTI Papua, Riyanto nay. [M.D]
- Jan, 27, 2018
- Author: Mario
- Categories: Berita
- No Comments.
News
- Peduli Korban Bencana NTT, Peserta CdM Meeting II Gelar Aksi “eba mokai” 10 April 2021
- Yunus Wonda : Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON XX 10 April 2021
- Gubernur Resmi Buka CdM Meeting II PON XX Papua 8 April 2021
- CdM Meeting II PON XX Papua Tahun 2021 Akhirnya Digelar 7 April 2021
- Mendagri Beri Teguran Keras Kepada Gubernur Papua 7 April 2021
- Gubernur Papua Harapkan Pelaksanaan PON Berjalan Sukses 7 April 2021
- Yunus Wonda : Keamanan PON Merupakan Tanggungjawab Bersama 7 April 2021
- Wagub Lantik Bupati dan Wakil Bupati Waropen, Bupati Nduga, Bupati Boven Digoel 16 Maret 2021
- Gubernur Papua Terima Buku RDP Otsus Dari MRP 16 Maret 2021
- Wakil Gubernur Klemen Tinal Resmi Melantik Sekda Papua Dance Yulian Flassy 15 Maret 2021
TABLOIDJUBI.COM
- Siklon Tropis Seroja di NTT ciptakan danau baru 19 April 2021 tempo.co
- Warga daerah ini laporkan pemotongan dana Bansos ke polisi 19 April 2021 tempo.co
- Wali Kota Bobby Nasution dituntut minta maaf terkait pengusiran wartawan 19 April 2021 tempo.co
- Kedua kalinya Myanmar tangkap jurnalis Jepang 19 April 2021 Admin Jubi
- Varian Covid-19 baru, Hong Kong tangguhkan penerbangan dari sejumlah negara ini 19 April 2021 tempo.co
- Rakerda Ke-IV TP PKK Papua diikuti pengurus PKK dari 22 kabupaten/kota 19 April 2021 Yuliana Lantipo
- Penjaringan kandidat Rektor Uncen dimulai 19 April 2021 Theo Kelen
- SAMN: Jelang PON XX Papua, hentikan perdagangan minuman beralkohol 19 April 2021 Benny Mawel
- Kebangkitan kembali Nauru setelah sempat jatuh miskin 19 April 2021 Elisabeth Giay
- Jepang perlu konsultasi dengan Pasifik sebelum buang air limbah Fukushima 19 April 2021 Elisabeth Giay