Gubernur Papua : Hentikan Penembakan di Areal Freeport

Caption : Gubernur Papua Lukas Enembe/ [foto by Google]

tvpapua.com, ASMAT, 24/10

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan supaya menghentikan aksi penembakan di areal tambang PT Freeport Indonesia.

Hal ini disampaikan Gubernur mengingat kejadian penembakan yang terjadi di areal PT Freeport yang menewaskan seorang anggota Brimob, Selasa (24/10)

“Saya baru mendengar nama pimpinan KKB yg melakukan penembakan itu. Bahkan saya baru mengetahui ada kelompok itu di media dan tidak pernah tahu nama kelompoknya,” jelas Gubernur Papua dalam rilisnya.

Meskipun demikian, Gubernur meminta supaya pelaku penembakan dikejar sampai dapat.

“Pihak kepolisian harus mencari pelakunya dan tidak hanya mengejar tapi tidak bisa menemukan pelakunya sehingga ada yang bisa bertanggungjawab,” ungkapnya.

Ia berharap tidak boleh lagi ada gangguan seperti penembakan terhadap PT Freeport Indonesia karena saat ini sedang dilakukan negosiasi terkait divestasi saham untuk pemerintah Indonesia.

Sebab, ketika ada kasus penembakan ini maka dikhawatirkan akan mengganggu fokus PT Freeport Indonesia untuk masalah divestasi saham.

“Saya berharap siapapun yang melakukan perlawanan terhadap PT Freeport Indonesia supaya dihentikan. Karena Pemprov Papua sedang berusaha untuk bagaimana pemberian divestasi saham berjalan dengan baik. Jangan bikin jadi kacau dengan kejadian penembakan,”ucap Gubernur dengan nada sedikit kecewa atas kejadian penembakan tersebut.

Gubernur menambahkan dan mengakui, sebagian besar saham akan diberikan kepada Pemkab Mimika karena itu adalah hak masyarakat. Kemudian ditambah dengan masyarakat yang ada di kabupaten sekitar areal PT Freeport Indonesia.

“Saya kembali berharap supaya hentikan penembakan-penembakan di Timika karena akan mengganggu aktifitas PT Freeport Indonesia. Bagi siapapun yang melakukannya,” tambahnya.

Lebih jauh diungkapkan Gubernur bahwa masalah keamanan di arel tambang PT Freepport Indonesia secara otomatis ada di pihak keamanan.

Untuk itu, masalah ini segera diselesaikan dengan pihak keamanan. Karena memang yang menyangkut masalah pengamanan objek vital adalah tanggungjawab pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. [M.D]